TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton yang juga Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hemengku Buwono X mendesak pemerintah kota maupun kabupaten DIY bekerja keras untuk menata ulang pelayanan publik guna mendukung keberadaan operasional bandara baru di Kulon Progo."Bandara baru sudah berorientasi internasional, wisatawan jelas butuh kepastian dan standarisasi dalam bidang layanan publik,” ujar Sultan kepada Tempo, 22 Februari 2017.

Layanan publik, terutama bidang pariwisata, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat menurut Sultan perlu ditata ulang agar ada standar jelas. Misalnya dalam hal kebersihan sampai penentuan tarif harga barang dan jasa.

Baca juga: Sultan: Copot Pejabat Yang Gagal Atasi Parkir Liar ...

Sultan pun merasa khawatir sampai saat ini masih sering ditemukan ketidakpastian layanan dalam bidang wisata. Untuk di kawasan Malioboro misalnya, Sultan tak ingin ada rumah makan yang menaikkan tarif harga seenaknya sendiri bagi wisatawan. Termasuk soal parkir kendaraan bermotor dan soal kebersihan. Layanan-layanan mendasar ini bisa mencoreng wajah kawasan wisata dan memperburuk citra Yogyakarta.

Sultan menuturkan pihaknya juga menyayangkan masih adanya aksi parkir liar di kawasan wisata Yogya khususnya kawasan Malioboro.

Baca pula: Gaduh Pilkada Yogya, Sultan: Selesaikan di MK

Awal pekan ini kembali beredar keluhan di media sosial ihwal tarif parkir liar yang terjadi di depan kantor Bank Indonesia atau selatan Benteng Vredeburg Yogya. Saat itu sebuah bus wisata yang parkir dipungut tarif hingga Rp 200 ribu untuk dua jam pertama parkir namun saat petugas parkir diminta karcis resmi justru marah-marah.

"Kalau pejabat yang punya wewenang menertibkan (tarif parkir) ternyata tidak mampu melakukan pekerjaan ya nak aku tak ganti wonge (kalau saya ya copot pejabatnya)," ujar Sultan.

Silakan baca:
Libas Pungli, Yogyakarta Bentuk E-Samsat
Pungli Pengurusan Paspor, Pegawai Imigrasi Yogya Ditangkap ...

Sultan menuturkan, pemerintah tingkat provinsi memang tak memiliki kewenangan langsung menindak para juru parkir atau apapaun yang terkait dengan ketertiban di wilayah kota Yogya atau kabupaten.

Namun Sultan menyatakan dengan adanya Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Yogyakarta di tingkat kabupaten/kota DIY seharusnya persoalan itu bisa diatasi cepat.

"Tim Saber Pungli ini bisa jadi kekuatan baru pemerintah kota/kabupaten menindak ketidakpastian di bidang pariwisata, hanya masalahnya birokratnya mau tidak memakai tim itu?" ujar Sultan.

Sultan telah meminta agar penanganan di kawasan wisata seperti Malioboro, baik tarif parkir sampai daftar harga makanan para pedagang kaki lima, bisa diawasi khusus. Seperti pelimpahan kewenangan pemerintah kota ke Unit Pelaksana Teknis Malioboro.

Sultan menambahkan, adanya tim saber pungli ini untuk mendidik agar warga lokal Yogya bisa menjaga iklim wisatawan. "Tapi wisatawan nya juga perlu didik, misalnya kalau buang sampah sembarangan ditangkap lalu dipaksa buang sampah yang benar," ujar Sultan.

Sultan menuturkan, Yogya masih perlu belajar mengelola bidang wisata yang member kepastian kenyamanan. Terlebih dengan akan adanya bandara baru internasional yang meningkatkan kunjungan turis mancanegara."Faktor penting wisata itu adanya kepastian kenyamanan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Aris Riyanta menuturkan, kunjungan wisatawan domestik masih sangat mendominasi pergerakan wisata di DIY saat ini. "Terus meningkat kunjungan turis ke Yogya dari tahun ke tahun," ujarnya. Aris menuturkan tahun 2016 lalu tercatat lebih dari 4 juta wisatawan menyambangi Yogya dan sebanyak 356 ribu turis mancanegara.

PRIBADI WICAKSONO