Paripurna Tak Memutuskan, Fadli Zon: Angket Ahok Tetap Jalan

Reporter

Kamis, 23 Februari 2017 20:17 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan, dirinya dan partai lain pengusul hak angket 'Ahok Gate' tidak khawatir meski sidang paripurna hari ini, Kamis, 23 Februari 2017 tidak memutuskan soal usulan itu. Ia yakin usulan hak angket ini tidak akan digembosi.

Fadli menjelaskan, hak angket belum bisa diputuskan karena DPR akan masuk masa reses mulai besok. Di masa sidang berikutnya, usulan ini akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk diagendakan ambil keputusan pada rapat paripurna.

"Kita lihat nanti. Rakyat juga akan menyaksikan mana yang mendukung dan mana yang tidak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.

Baca: HAK ANGKET AHOK: Nasdem Usul Dibatalkan, PKS Setuju Asal..

Fadli berpendapat hal ini hanya masalah waktu yang sempit sehingga hak angket tidak bisa diputuskan dalam masa sidang kali ini. "Kecuali kalau ada satu atau dua minggu lagi," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berujar jumlah anggota dan fraksi yang ikut menandatangani bisa saja bertambah. "Siapa tau kan?" ucapnya.

Menurut Fadli, bila nantinya hak angket akan disetujui, maka akan dibentuk suatu panitia kerja. "Seperti kasus Pelindo II," ucap dia.

Baca: Dua Mantan Ketua MK Sependapat Ahok Diberhentikan

Pengusulan hak angket 'Ahok Gate' ini dimotori oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Saat ini sudah ada 90 anggota yang ikut menandatanganinya.

Adapun Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate meminta partai-partai yang mengusulkan hak angket untuk mencabutnya. Alasannya, saat ini stabilitas politik di dalam negeri harus dijaga sebab proses Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 dan peradilan terhadap Basuki alias Ahok belum selesai.

"Kami mengimbau dan mendorong pada rekan-rekan pengusul agar mencabut," ucap dia dalam interupsi di sidang paripurna.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

20 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya