TEMPO.CO, Ambon – Presiden Joko Widodo menyetujui 11 program prioritas untuk Provinsi Maluku dalam rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dan Program Prioritas.

”Sukses menggelar Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari lalu, membawa berkah bagi Provinsi Maluku. Ini terbukti dengan disetujuinya 11 Program Prioritas untuk Maluku pada Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi,” kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Boby Palapia.

Baca juga:
Kementerian PUPR Tambah Jalan Nasional 1.396 Meter di Maluku
BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat

Dari 11 program itu, kata Boby, enam program sudah dibahas pada tingkat kementerian dan telah disetujui: Program Trans Maluku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan, Program Pengembangan Dok Wayame oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Pelabuhan Ekspor Tulehu-Waai oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Pembangunan Sektor Perikanan pun disetujui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pembangunan Bandara Banda oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan program pembangunan lainnya adalah Rumah Sakit Umum Pusat. “Pembangunan fisiknya sudah disetujui Kementerian Kesehatan mulai 2018,” ujarnya.

Baca pula:
Tiba di Ambon, Jokowi Tebar Bantuan
Bertanya Jenis Ikan di Ambon, Jokowi Bingung Sendiri

Lalu ada juga Program Sekolah Tinggi Pelayaran (STP) di Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Maluku Tengah, yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan, serta Institut Teknologi Ambon (ITA) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).

”Mengenai ITA, Kementerian Dikti setuju dengan pengkajian. Jadi, dalam pengkajian itu, selama dua tahun, ITA sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, sambil memproses pendiriannya,” ujarnya.

Di sektor ekonomi, Palapia menyebutkan, Program Pasar Apung di Kawasan Mardika Ambon juga sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan, sedangkan Program Pembangunan Proyek Jalan Layang (flyover) di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batumerah, Kota Ambon, akan dikoordinasikan antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho, yang ikut bersama Gubernur Maluku Said Assagaff dan Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Thahir, rapat terbatas tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, 18 menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sejumlah deputi serta staf ahli presiden.

RERE KHAIRIYAH

Simak:
Indonesia Bangsa Pemenang, Kuliah Panglima TNI di IPB
Langkah Politik Gede Pasek Suardika, Berlabuh di Hanura