Pilkada Serentak 2017, Mendagri: 3 Daerah Masuk Siaga Satu  

Reporter

Kamis, 23 Februari 2017 07:26 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mewaspadai keamanan proses penghitungan suara di tiga daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tiga daerah rawan pasca-pencoblosan Rabu pekan lalu tersebut, antara lain Provinsi Aceh, Kota Jayapura, dan Kabupaten Tolikara. “Masuk siaga satu,” kata Tjahjo dalam rapat bersama Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Rabu, 22 Februari 2017.

Tjahjo menjelaskan, tiga daerah tersebut masuk kategori merah alias rawan dalam proses penghitungan yang memasuki tahap akhir. Salah satu penyebab kerawanan adalah tipisnya perbedaan perolehan suara para calon. Terutama, kata dia, ada calon kuat yang kalah suara berdasarkan hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di Aceh, calon inkumben yang bersaing dalam pilkada tahun ini, di antaranya Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf yang kalah jumlah suara dibanding mantan gubernur Irwandi Yusuf.

Baca juga: Kasus Kim Jong-nam, Polisi: Pelaku Sadar Bukan Reality Show

Agenda rapat Komisi Pemerintahan DPR kemarin semula akan membicarakan otonomi daerah dan wilayah perbatasan. Namun pembahasan pun menyinggung sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pilkada di 101 daerah pemilihan. Sesuai dengan tahapan pilkada, KPU akan menyelesaikan penghitungan suara hingga Senin pekan depan. Penetapan calon terpilih baru dilakukan 8 Maret 2017 mendatang. Menurut Tjahjo, secara umum, pemilihan di 101 daerah berlangsung aman dan lancar.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengamini Aceh, Jayapura, dan Tolikara tergolong rawan sejak pemilihan hingga penghitungan suara. Menurut dia, lembaganya banyak menemukan pemilih ganda dan pembukaan kotak suara yang dapat mengubah hasil penghitungan suara di Provinsi Aceh.

Sementara di Kabupaten Tolikara dan Kota Jayapura, kata Nelson, ada rekomendasi untuk menyelenggarakan pemilihan ulang. "Namun belum dilakukan KPU," ujarnya. Nelson khawatir persoalan penghitungan suara ini akan menimbulkan masalah keamanan karena pilkada di Papua diwarnai perebutan kekuasaan antarsuku.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro mengatakan lembaganya telah mewaspadai kerawanan di tiga daerah rawan tersebut sejak tahapan pencalonan. Di Jayapura, misalnya, muncul sengketa pencalonan dan akhirnya pilkada hanya diikuti calon tunggal. Telatnya pengajuan rekomendasi pemilihan ulang di Tolikara, kata dia, juga tak sesuai dengan aturan yang membatasi paling lama empat hari setelah pemilihan. "Tapi sejauh ini aman," ujar Juri.

Baca juga: Sri Mulyani: Sikap Freeport Merugikan Diri Sendiri

Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainudin Amali meminta semua kontestan dan pendukungnya menghormati hasil pilkada. "Jangan sampai hasil pilkada menjadi pemicu konflik," ujarnya.

Adapun Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto mengatakan tidak akan menambah personel pengamanan di tiga daerah rawan karena sejak awal, Polri telah mengantisipasinya. "Kami akan jaga dari awal, proses penghitungan, hasil, hingga akhir pilkada," kata Rikwanto.

Kemarin, Gubernur Aceh Zaini Abdullah melaporkan hasil pilkada Aceh kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun dia tidak mau menanggapi hasil sementara penghitungan suara KPU. Yang pasti, kata dia, "Pilkada di Aceh aman."

AMIRULLAH SUHADA | HUSSEIN ABRI

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya