Kasus Wali Kota Madiun, KPK Periksa Anggota DPRD  

Reporter

Kamis, 23 Februari 2017 06:35 WIB

Wali Kota Madiun, Bambang Irianto berusaha menghindari wartawan seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik selama Tujuh jam di Gedung KPK, Jakarta, 8 November 2016. Ia diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan pasar besar Kota Madiun senilai Rp76,523 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Madiun - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembangunan pasar besar pada 2009-2012 yang dilakukan Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto. Selain menyegel sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, penyidik meminta keterangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

“Hari ini, besok, dan lusa ada pemeriksaan terhadap semua anggota (berjumlah 30 orang),” kata Ketua DPRD Kota Madiun Istono setelah diperiksa penyidik KPK di gedung Bhara Makota, Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Rabu, 22 Februari 2017.

Baca juga:
KPK Segel Kantor DPC Partai Demokrat Kota Madiun
Tersangka Korupsi, Wali Kota Madiun: Saya Siap Jadi Tumbal

Penyidik, menurut dia, mengajukan sejumlah pertanyaan. Secara umum terkait dengan tugas pokok dan fungsi Istono sebagai pimpinan di DPRD Kota Madiun. Penyidik, kata Sekretaris Partai Demokrat Kota Madiun ini, tidak menyebut tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Bambang Irianto.

Hal yang sama disampaikan Supiyah Mangayu Hastuti, anggota DPRD Kota Madiun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut dia, penyidik KPK menanyakan tentang pemberian uang dari Wali Kota Madiun kepada anggota dewan. “Pertanyaannya, apakah saya selaku anggota DPRD pernah mendapat uang dari Pak Bambang. Bukan seputar TPPU,” ucapnya.

Pada hari pemeriksaan yang sama, penyidik KPK memeriksa tujuh anggota DPRD Kota Madiun lainnya. Satu per satu, mereka mulai datang ke gedung Bhara Mahkota sekitar pukul 10.00 untuk dimintai keterangan.

Selain memeriksa anggota dewan, KPK menyegel sejumlah aset milik Bambang. Di antaranya ruko di Sun City Festival Madiun, tanah seluas 4.002 meter persegi, dan bangunan di Jalan Sikatan, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo. Juga dua rumah dengan tanah seluas 2.100 meter persegi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman.

Baca juga:
Wali Kota Madiun Anggap Kasusnya Kesalahan Administrasi
Pembunuhan Kim, Malaysia Memburu Diplomat Korea Utara

Lahan kebun seluas 493 meter persegi di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, juga disita. Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Madiun di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Kartoharjo, juga tak luput dari penyegelan oleh KPK.

NOFIKA DIAN NUGROHO


Berita terkait

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

36 menit lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

3 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya