Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo menilai praktek demokrasi yang terjadi dalam empat bulan terakhir ini kebablasan. Hal itu ia sampaikan saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat periode 2016-2020.
"Banyak yang bertanya kepada saya, apa demokrasi kita kebablasan? Saya jawab ya," kata Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu, 22 Februari 2017. Ia menyatakan praktek politik demokrasi di Indonesia saat ini membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem. Hal itu bisa menimbulkan paham liberalisme, radikalisme, sektarian, dan fundamentalisme.
Menurut Presiden, penyimpangan praktek itu terwujud dalam bentuk politisasi masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bila terus terjadi, ujar dia, itu akan menjurus kepada memecah belah bangsa. "Ini ujian yang kalau bisa dilewati akan membuat kita matang dan tahan uji," ucap Jokowi.
Kunci mengatasi praktek demokrasi yang kebablasan, tutur Jokowi, ialah penegakan hukum. Presiden meminta aparat penegak hukum bertindak tegas kepada para pelanggar. "Jangan ragu-ragu," ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden kembali mengingatkan akan Indonesia yang amat majemuk dalam segala hal. Ia mengatakan keanekaragaman di Indonesia merupakan jati diri sekaligus entitas.
Ia meminta masyarakat tidak menghabiskan pikiran dan tenaga untuk hal yang tidak penting. Pemerintah, ujar Presiden, tengah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif. "Jangan sampai kita lupa pada persoalan ekonomi," tutur Jokowi.
