Penyelundupan Senjata di Sudan, Polisi RI Bakal Dipulangkan  

Reporter

Selasa, 21 Februari 2017 20:44 WIB

Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrahman M. Fachir dalam penutupan Bali Democracy Forum VIII di Nusa Dua, Bali, 11 Desember 2015. (Foto: Fasmed Kemlu)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Fachir memastikan anggota kepolisian yang menjadi bagian dari pasukan perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa di Sudan sudah bisa dipulangkan. Saat ini, kata dia, hal yang perlu dipikirkan hanyalah masalah teknis pemulangan mereka.

"Kami sudah mendapatkan nota dari PBB yang intinya mereka (kontingen Indonesia) bisa pulang," ujar Fachir saat dicegat di Istana Kepresidenan, Selasa, 21 Februari 2017.

Anggota pasukan perdamaian PBB asal Indonesia tertahan di Sudan sejak akhir Januari lalu, karena dituduh telah menyelundupkan senjata ilegal. Penyebabnya, petugas bandara menemukan kotak berisi beragam senjata ilegal pada barisan bawaan mereka di Bandara Al-Fashir.

Penahanan itu langsung membuat Indonesia mengirimkan tim diplomasi dan hukum ke Sudan. Tujuannya, untuk memastikan penyelundupan itu tidak benar dilakukan oleh kontingen Indonesia. Apalagi, modus penyelundupan yang dituduhkan terasa janggal mengingat bersifat terang-terangan.

Fachir melanjutkan, pemulangan kontingen ini tidak serta-merta membuat investigasi selesai. Sebaliknya, kata dia, proses investasi penyelundupan senjata itu masih akan berjalan.

"Info yang kami dapatkan, investigasi masih akan berjalan. Hanya saja, mereka (kontingen Indonesia) sudah tidak diperlukan lagi di sana," ujar Fachir mengakhiri.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

2 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

3 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

15 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya