Demo di Depan Gedung MPR-DPR, Setya Novanto Minta Tertib  

Reporter

Selasa, 21 Februari 2017 11:46 WIB

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath tiba di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan. Al Khaththath dan 19 delegasi massa aksi 212 jilid II akan bertemu dengan Komisi Hukum DPR, 21 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta demonstran 212 jilid II di depan gedung MPR-DPR berlaku disiplin. Pasalnya, masyarakat Jakarta menginginkan suasana tetap aman. “Masyarakat berharap mereka yang bekerja tetap aman dan tenang,” kata Setya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Setya juga meminta demonstran menyerahkan perkara penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada proses hukum. “Masalah hukum, kita percayakan semua kepada mekanisme hukum.”

Baca:
Undangan Aksi 212 Catut NU, PBNU: Ada Implikasi ...
Ketua PBNU Ingatkan Aksi 212 Jilid II Tidak Catut Nama ...
Aksi 212, FUI Bantah Berencana Duduki Gedung DPR

Masalah Basuki alias Ahok, kata Novanto, harus dibedakan antara persoalan hukum dan politik. Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan massa Aksi 212 agar tidak terpancing urusan politik. “Kami harap semuanya bisa memilah-milah, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan karena kami percayakan kepada aparat hukum.”

Baca juga:
Kasus Pencucian Uang, Bendahara GNPF MUI Diperiksa Bareskrim
Ini Alasan Anggota DPD Ramai-ramai Menolak Pengaktifan Ahok
FUI Bantah Aksi 212 Jilid II Bermuatan Politik

Ribuan orang yang dimotori Forum Umat Islam diperkirakan akan memadati depan gedung MPR-DPR. Mereka menuntut Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Demonstran juga mendesak agar proses hukum terhadap pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Syihab, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bachtiar Nasir, dan juru bicara FPI Munarman dihentikan.

Sementara itu, perwakilan dari massa yang dipimpin Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath saat ini bertemu dengan Komisi Hukum DPR. Pertemuan ini seperti yang disepakati saat beberapa delegasi bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kemarin.

AHMAD FAIZ



Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

4 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

4 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap

4 hari lalu

Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap

Unjuk rasa pro-Palestina di kampus Amerika Serikat berujung rusuh antara polisi dan demonstran.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya