TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memaparkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya beserta kebijakannya dalam acara “The 6th ASEAN Event Series Bridges Dialogue Towards a Culture of Peace” di Gedung Grahadi Surabaya, Senin, 20 Februari 2017.

Acara tersebut diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Profesor Robert Fry Engle III, peraih Nobel pada 2003 di bidang ekonomi, hadir dalam acara tersebut. Kuliah umum yang dimulai pukul 09.00 tersebut juga dihadiri Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih serta puluhan siswa sekolah menengah atas di Surabaya.

Dalam pidatonya, Soekarwo menyatakan perekonomian Jawa Timur mengalami peningkatan dari 5,44 persen pada 2015, kemudian meningkat menjadi 5,55 persen pada 2016. Sementara untuk mengatasi lemahnya kondisi perekonomian, “Kami menawarkan dua kebijakan, yaitu fiskal dan nonfiskal,” kata Soekarwo di Grahadi, Senin, 20 Februari 2017.

Soekarwo berujar kebijakan fiskal ditempuh melalui dua hal, yakni membentuk lembaga keuangan mikro (LKM) dan menyusun strategi akses perbankan. Pembentukan LKM akan diwujudkan dengan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke koperasi wanita (kopwan), koperasi karyawan (kopkar), dan LKM fungsional. Dia menambahkan, dalam hal strategi akses perbankan, pemerintah provinsi telah memperkuat kelembagaan, salah satunya dengan membentuk Bank UMKM.

Dia melanjutkan, strategi pembiayaan nonfiskal atau di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pertama dilakukan dengan model PPP, yaitu konsep kerja sama antara pemerintah, badan usaha, dan lembaga keuangan. Di Jawa Timur, saat ini, kata dia, model PPP telah diterapkan pada pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini merupakan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Strategi pembiayaan non-APBD kedua melalui corporate bond. Dalam hal ini, kata Soekarwo, tidak lagi menggunakan obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, melainkan melalui obligasi yang dikeluarkan perusahaan. “Municipal bond ini sistemnya lebih rumit sehingga jika mengalami kegagalan, APBD kita yang kena,” ujar Soekarwo.

Model strategi pembiayaan yang terakhir, yakni melalui sistem keuangan syariah. Saat ini, Jawa Timur telah menjadi pilot project OJK dan Bank Indonesia dalam hal keuangan syariah. Karena itu, dalam pengembangan Bank Syariah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro, seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT). Menurut Soekarwo, ini penting dilakukan karena peredaran uang masyarakat di BMT sangat besar.

“Saya akan mendorong BI segera melakukan spin off terhadap perbankan syariah,” kata Soekarwo.

Adapun pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tersebut juga dibarengi dengan penurunan angka inflasi dari 3,08 menjadi 2,74. Agar perlambatan ekonomi dapat ditekan, Soekarwo menambahkan, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap moneter dan retail atau suku bunga murah. “Menurut saya, angka inflasi kita di ongkos angkut masih terlalu mahal,” kata Soekarwo saat ditemui Tempo di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Senin.

Sementara itu, peraih penghargaan Nobel Ekonomi 2003, Prof Robert Fry Engle III, menyampaikan perlambatan ekonomi saat ini juga terjadi di seluruh dunia karena beberapa hal. Menurut dia, di negara berkembang seperti Indonesia, masalah ini terjadi karena banyak investor yang tidak mau memberikan pinjaman karena tidak melihat peluang pertumbuhannya.

Pria asal Amerika Serikat tersebut berpendapat, daripada mengatur masalah moneter suku bunga, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk mengurangi defisit yang terjadi antara besarnya perbedaan penerimaan dan pengeluaran.

Ahli ekonomi dunia tersebut juga menyampaikan perbankan harus menggunakan perannya sebagai pemberi modal, bukan malah alergi memberi kredit, serta suku bunga yang diberikan sebisa mungkin diturunkan sehingga tidak memberatkan peminjam.

"Langkah ini harus segera dilakukan. Sebab, jika tidak, ekonomi akan terus melambat karena tidak ada yang bisa digunakan untuk perputaran ekonomi," tutur dia.

JAYANTARA MAHAYU | ANTARA