TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menuturkan pihaknya masih mengumpulkan fakta-fakta berkaitan dengan laporan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ke Badan Reserse Kriminal perihal dugaan SMS palsu. Pesan palsu itu dianggap membuat Antasari terjerat kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.
Menurut Boy, laporan yang digulirkan pada 14 Februari kemarin berkaitan dengan laporan dari kuasa hukum presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Antasari yang dinilai fitnah dengan membawa-bawa nama SBY. "Kan itu ada irisan, dalam perkara yang sama tapi perspektif yang berbeda," kata Boy di Mabes Polri, Kamis, 16 Februari 2017.
Baca juga: Kapolda Iriawan: Kasus Antasari Azhar Sudah Inkrah
Boy pun meminta agar publik menghormati penelusuran yang dilakukan Bareskrim atas berkas fakta-fakta yang ada. Sebab, laporan itu berkaitan dengan persidangan kasus Antasari yang sudah mendapat keputusan hukum tetap.
Boy menegaskan bahwa kasus pembunuhan Nasrudin yang menyeret Antasari sudah memperoleh keputusan hukum yang tetap. Bahkan Antasari pun sudah mengajukan grasi dan dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk itu, dengan masuknya laporan dari Antasari, penyidik kini fokus pada pendalaman materi laporan.
Baca pula:
Antasari Azhar: Saatnya SBY Jujur terhadap Kasus Saya
SBY Sebut Antasari Azhar Sengaja Hancurkan Namanya
Dalam kasus Antasari, beberapa nama disebut, yaitu mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan dan bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Namun Boy menuturkan belum akan mengarah pada pemanggilan saksi-saksi dalam laporan yang disampaikan Antasari. “Penyidik belum sampai ke situ, kajian hukumnya harus lebih seksama karena ada aspek hukum yang sedang sudah berjalan,” kata Boy.
Boy menuturkan saat ini ada dua laporan yang masuk, yaitu dari pihak SBY dan Antasari, dalam kasus yang saling berkaitan, yakni pembunuhan Nasrudin. Ia mengatakan penyidik akan terlebih dahulu memeriksa laporan itu dengan profesional, proporsional, dan obyektif. "Perlu penelusuran yang sangat cermat oleh penyidik, bagian yang mana," katanya.
DANANG FIRMANTO
Simak:
Tudingan Antasari ke SBY, Fadli Zon: Manuver Politik
Istana Bantah Grasi Antasari Bertujuan Serang SBY
Berita terkait
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
10 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
23 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
2 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya