E-KTP Impor Dikirim dari Kamboja, Kementerian Dalam Negeri: Buat Mengecoh

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 13 Februari 2017 15:26 WIB

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan A. F memberikan keterangan perihal penemuan 36 E-KTP illegal dari Kamboja. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan yakin 36 kartu penduduk elektronik (e-KTP) impor tidak benar-benar dibuat di Kamboja, seperti asal pengirimannya. Ia meyakini pengiriman dari Kamboja hanyalah sebagai pengecoh.

"Analisis kami, itu bukan dicetak di Kamboja, karena di sini pun bisa. Saya menduga pengiriman dari Kemboja hanya untuk mengecoh," ujar Zudan saat memberi keterangan pers di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 13 Februari 2017.

Zudan menjelaskan, pengiriman dari Kamboja akan mengecoh penegak hukum karena fokus mereka menjadi tidak lagi pada oknum-oknum yang berada di Indonesia. Apalagi 36 e-KTP impor itu semuanya beralamat di Jakarta, sehingga lingkup penelusuran penegak hukum tidak terlalu luas apabila dilakukan.

Baca: Soal E-KTP dari Kamboja, Kemendagri: Musnahkan Blangko Bekas

Selain akan mengalihkan perhatian penegak hukum dari oknum-oknum di Indonesia, ucap Zudan, itu akan membuat perhatian mereka mengarah ke isu-isu lain, seperti pemilihan kepala daerah dan masuknya tenaga kerja asing. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, sempat heboh isu masuknya jutaan tenaga asing ilegal dari Cina ke Indonesia.

"Masalah e-KTP ini akan lebih heboh lagi kalau dikirim dari Tiongkok. Jadi, menurut analisis kami, e-KTP ilegal itu dibuat di Indonesia, dikirim ke Kamboja, lalu dikirim lagi ke Indonesia," tuturnya.

Simak pula: Periksa Rizieq, Polda Jawa Barat: Kalau Tak Berbelit-belit, Cepat

Beberapa hari lalu, Direktur Jenderal Bea-Cukai Heru Pambudi mengatakan 36 e-KTP ilegal atau palsu berhasil masuk Indonesia dari Kamboja. Kartu identitas palsu tersebut dikirim dari Pnom Penh via jasa ekspedisi FedEx bersama 32 nomor pokok wajib pajak (NPWP), 1 buku tabungan Bank Central Asia, dan 1 kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

Kemunculan e-KTP impor itu sempat membuat heboh. Selain muncul menjelang pilkada, e-KTP itu terbaca cipnya. Hal itu membuat sejumlah pihak menduga e-KTP tersebut hasil dari meretas server Kementerian Dalam Negeri dan akan digunakan untuk kepentingan jahat saat pilkada.

ISTMAN M.P.




Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Koneksikan Akses ke PIK 2 dengan Jalan Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang Gelontorkan Dana Rp 40 Miliar

37 hari lalu

Koneksikan Akses ke PIK 2 dengan Jalan Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang Gelontorkan Dana Rp 40 Miliar

Pada 2023, anggaran Rp 30 miliar telah digelontorkan untuk peningkatan kapasitas jalan penghubung wilayah Utara Kabupaten Tangerang dengan PIK 2.

Baca Selengkapnya

PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

37 hari lalu

PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

PIK 2 merupakan pengembang yang akan membangun kawasan reklamasi seluas 9.000 hektar di wilayah Kabupaten Tangerang.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut di PIK 2, Pajero Seruduk Mobil Towing di Jembatan Tokyo hingga 2 Orang Tewas dan 3 Luka-luka

41 hari lalu

Kecelakaan Maut di PIK 2, Pajero Seruduk Mobil Towing di Jembatan Tokyo hingga 2 Orang Tewas dan 3 Luka-luka

Insiden kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan satu sekuriti dan sopir mobil towing meninggal itu terjadi di arah Apartment Tokyo PIK 2.

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Makan Siang Gratis yang Diusung Prabowo-Gibran Sudah Digelar di Tangerang, Ini Penjelasan Airlangga

29 Februari 2024

Makan Siang Gratis yang Diusung Prabowo-Gibran Sudah Digelar di Tangerang, Ini Penjelasan Airlangga

Menurut Airlangga, simulasi program makan siang gratis tak menjadi persoalan meski belum diputuskan oleh Kabinet Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Cek Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang, Airlangga: Bergizi dan Higienis Rp 15 Ribu

29 Februari 2024

Cek Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang, Airlangga: Bergizi dan Higienis Rp 15 Ribu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya