TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Julius Ibrani, berharap para hakim agung memilih sosok baru sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam pemilihan yang akan digelar pada Selasa mendatang. Dia menilai Mahkamah Agung lima tahun terakhir telah gagal menunjukkan komitmen mereformasi lembaga peradilan. “Tingkat kepercayaan publik merosot. Korupsi terus terjadi di peradilan,” kata Julius kepada Tempo, Minggu 12 Februari 2017.

Kamis lalu pekan lalu, Ketua Panitia Pemilihan Ketua MA, Aco Nur, menyebarkan undangan kepada semua ketua pengadilan tingkat banding untuk mengikuti Rapat Paripurna Khusus MA yang akan digelar Selasa nanti. Agenda acara adalah pemilihan Ketua MA. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pemilihan akan diadakan secara internal dan melalui pemungutan suara para hakim agung.

Baca juga:
Mau Curcol di Medsos Gara-gara Putus CInta? Cek Dulu Kiatnya
3 Survei: 2 Unggulkan Agus-Sylvi, 1 Menangkan Ahok-Djarot

Saat ini MA dipimpin oleh Hatta Ali, yang menggantikan Harifin Tumpa sejak 1 Maret 2012. Santer beredar kabar bahwa rapat paripurna pada lusa nanti akan kembali memilih Hatta Ali secara aklamasi. Mantan Ketua Muda Pengawasan MA tersebut memang masih punya kesempatan terpilih kembali karena masa tugasnya sebagai hakim agung tersisa hingga April 2020.

Julius Ibrani memaparkan tiga catatan negatif MA dalam era kepemimpinan Hatta Ali, yakni korupsi penanganan perkara masih marak terjadi, pengawasan lemah, dan sistem promosi serta mutasi hakim kerap bermasalah. Dia menilai Hatta tak menggunakan momentum dari sejumlah proses hukum yang menyeret anak buahnya untuk memperbaiki pengawasan dan kualitas sumber daya manusia.

Koalisi Pemantau Peradilan mencatat sedikitnya ada 15 pegawai dan pejabat peradilan yang terlibat kasus korupsi sepanjang 2016. Komisi Yudisial, yang tahun lalu menerima 1.682 laporan dan 1.899 surat tembusan tentang pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, juga telah merekomendasikan kepada MA agar menjatuhkan sanksi terhadap 87 hakim tahun lalu. Namun MA hanya mengabulkan sanksi berat kepada dua hakim dari 11 nama yang direkomendasikan Komisi Yudisial.

Julius khawatir Hatta mengulang gaya kepemimpinannya jika kembali terpilih. “MA tak akan ada perubahan,” ujar dia.

Simak juga:
8 Khasiat Jahe, Dari Cegah Kanker Hingga Gairah Seks
Pengacara Ahok Protes Cuitan Menteri Agama

Ketua Bidang Pencegahan Komisi Yudisial, Joko Sasmito, berharap sosok pemimpin MA kelak serius bekerja sama dengan lembaganya. “Harapannya, tim penghubung MA-KY bisa terus berjalan, sehingga kalau ada beda pendapat dalam rekomendasi bisa diselesaikan,” tutur Joko.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, tak menampik adanya potensi besar Hatta Ali kembali terpilih. Meski demikian, dia memastikan semua hakim agung memiliki kesempatan sama, tergantung pada suara dukungan yang diperoleh dalam pemungutan suara. “Sampai saat ini memang dingin-dingin saja. Tidak ada nama yang muncul (selain Hatta),” kata Suhadi.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani, juga menilai kepemimpinan Hatta belum menunjukkan hasil reformasi mental di lingkup internal pengadilan. “Siapa pun yang terpilih harus memiliki fokus membenahi masalah ini (korupsi),” kata Arsul. Meski demikian, dia menilai ada sejumlah pencapaian positif MA di bawah Hatta, seperti keterbukaan informasi.

FRANSISCO ROSARIANS