Anggota Paspampres menampilkan atraksi penyelamatan saat kunjungan Presiden Jokowi di Markas Komando Paspampres di Jalan Tanah Abang, Jakarta, 29 Desember 2016. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meresmikan rumah susun sewa (Rusunawa) yang dibangun khusus bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Grup C di Jalan Sekip, Lawang Gintung, Bogor.
“Rusunawa ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para prajurit yang bertugas sebagai Paspampres,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 Februari 2017.
Syarif menjelaskan, Rusunawa itu terdiri dari dua tower yang dibangun secara bertahap selama dua tahun yakni 2015 dan 2016. Dibangun di atas lahan milik Kemenhan dengan tipe 45 m2 dan total 35 unit per tower dan mampu menampung 70 keluarga. Hunian vertikal berlantai tiga tersebut telah dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, saluran air.
DPT Brantas Abipraya menjadi kontraktor pelaksana dua Rusunawa tersebut. Gedung itu dibangun dengan nilai kontrak masing-masing tower Rp 12,98 milyar dan Rp 13,31 milyar. Untuk tower yang dibangun pada tahun 2016 unit Rusun telah dilengkapi meubelair seperti meja tamu dan sofa, meja dan kursi makan, lemari pakaian, serta tempat tidur di tiap kamar.
“Kami serahkan aset Rusunawa ini kepada Paspampres agar segera dihuni dan dikelola dan dirawat sebaik-baiknya," kata Syarif.
Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantoro menyatakan hingga saat ini masih banyak prajurit Paspampres yang belum memiliki rumah sendiri.
Terkait kondisi perumahan bagi Paspampres saat ini, dirinya menerangkan, kebutuhannya masih cukup tinggi. Saat ini Paspampres baru memiliki 933 perumahan yang tersebar di beberapa wilayah seperti Tanah Abang (192 rumah), Bojong Nangka (350 rumah), Bermis Kelapa Dua (147 rumah), Lawang Gintung Bogor (195 rumah), Kalibata (31 rumah), Bulakrantai (6 rumah) dan Sukasari Bogor (12 rumah).
“Ada prajurit yang sudah memiliki rumah pribadi, tapi masih banyak juga anggota yang sudah berkeluarga maupun bujangan yang masih mengontrak rumah ataupun tinggal di rumah orangtuanya dan jauh dari tempatnya bekerja," kata Bambang.
