Aksi 112, Panglima TNI Mengakui Banyak Dicurhati Ulama

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 10 Februari 2017 16:30 WIB

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memperkirakan adanya demonstrasi pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Gatot mengungkapkan setelah rapat koordinasi menjelang Pilkada Serentak di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017. Tempo / ARKHELAUS

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku mendapat panggilan telepon dari sejumlah ulama terkait dengan aksi massa pada 11 Februari 2017 (112). Mereka mengeluhkan aksi itu mengatasnamakan ulama, padahal mereka tidak ikut berpartisipasi.

"Saya mendapatkan telepon beberapa habib, beberapa ulama dan ustad yang menyampaikan kepada saya protes. 'Bapak Panglima katanya itu acara para ulama, Saya protes bahwa saya tidak ikut (ambil bagian)'," kata Gatot dalam konferensi pers di main hall Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

Baca: Kapolri Larang Monas Dijadikan Lokasi Aksi 112

Gatot mengatakan mereka juga tidak mendukung aksi ini karena dinilai bermuatam politis. Dari Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir hingga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin telah mengimbau masyarakat agar tak mengikuti aksi ini. Gatot pun ikut mengimbau masyarakat agar tak ikut serta dalam aksi massa ini.

Aksi yang rencananya akan berupa long march dari Monumen Nasional menuju Bundaran Hotel Indonesia itu, diubah menjadi terpusat di Masjid Istiqlal. Di sana, kegiatan akan dibatasi menjadi ibadah saja, dari tausiah hingga baca Al-Quran.

Meski telah dibatasi, Gatot tetap meminta agar masyarakat tak perlu datang ke Istiqlal. "Saya ingatkan dalam kegiatan membaca Quran, khatam Quran, tausiah, zikir, kegiatan yang sangat mulia dan baik. Sebaiknya itu dilakukan di masjid masing-masing," kata dia.

Simak: Aksi 112, Rizieq: Tidak Ada Pengerahan Massa Turun ke Jalan

Kepolisian telah melarang aksi ini dilakukan di Monumen Nasional. Rencana aksi yang pada awalnya berupa long march, dibatalkan karena rawan mengganggu ketertiban umum.

"Jalan kaki hari Sabtu di hari kerja masih di jalan protokol itu menganggu. Apalagi mengusung isu politik. Oleh karena itu tegas dari instansi tadi menyampaikan dilarang," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

EGI ADYATAMA

Baca juga: Hadiri Pemeriksaan Polisi, Ketua GNPF-MUI: Sesuai Janji Saya

Berita terkait

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

2 hari lalu

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

2 hari lalu

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

3 hari lalu

Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.

Baca Selengkapnya

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

8 hari lalu

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.

Baca Selengkapnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

9 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

9 hari lalu

Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

9 hari lalu

Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya

Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

9 hari lalu

Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK

Baca Selengkapnya

Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

38 hari lalu

Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

38 hari lalu

Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang

Baca Selengkapnya