TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengajak media memerangi penyebaran berita bohong atau hoax. Menurut Jokowi, berita bohong dapat memecah belah persatuan karena pemberitaannya merujuk pada kebencian dan fitnah. “Stop berita bohong, berita yang memecah belah harus dihadapi,” ujarnya saat membuka hari pers nasional di Ambon, Kamis, 9 Februari 2017.
Fenomena berita bohong atau hoax, menurut Jokowi, juga banyak dikeluhkan kepala negara lain. Mereka menilai keberadaan media sosial sulit dibendung media mainstream.
”Ini yang saya dengar dari perdana menteri, dari presiden yang saya temui. Semuanya mengeluhkan. Kalau media mainstream itu masih bisa kita ajak berkomunikasi, masih bisa diajak bicara. Tapi kalau media sosial, siapa yang bisa memagari?” ujar Jokowi.
Bukan hanya di Indonesia, fenomena hoax juga terjadi di sejumlah negara, seperti Jerman dan Amerika. “Jadi, bukan hanya Indonesia yang menghadapi, seluruh negara mengalami. Tapi saya yakin, meski digempur, media mainstream tidak akan hilang,” kata Jokowi.
Baca: Paus Fransiskus: Baca Berita Hoax Ibarat Makan Kotoran
Menurut Jokowi, media mainstream seharusnya dapat menyaingi gempuran hoax di media sosial. Alasannya, informasi tersebut terus-menerus diperbarui dan tidak hanya mementingkan kecepatan, tapi juga berita tak akurat.
Dalam memerangi berita bohong, kata Jokowi, media mainstream sebagai alat komunikasi publik dapat mengedepankan profesionalitas ataupun etika dalam kerja-kerja jurnalistik.
”Media mainstream seharusnya mampu meluruskan hal yang bengkok, menjernihkan kekeruhan, tidak ikut arus memungut berita dari media sosial,” katanya.
Baca: Begini Kiat Facebok Mengatasi Hoax
Penyebaran berita hoax melalui situs media sosial membuat resah pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan pemerintah akan menindak tegas pemilik akun media sosial atau situs berita yang menyebar berita bohong (hoax). Fenomena media sosial belakangan ini telah menjadi ajang fitnah.
”Media sosial bukan lagi sebagai sarana komunikasi yang positif,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 30 Desember 2016.
Pemerintah pun berupaya menjadikan media sosial di Indonesia menjadi lebih ramah. Teten membantah anggapan bahwa kebijakan itu sebagai antikritik. Menurut dia, mesti dibedakan antara mengkritik dan menghasut.
RERE KHAIRIYAH | ADITYA BUDIMAN
Berita terkait
AirNav Indonesia Pastikan Kabar Pesawat Jatuh di Perairan Bengga NTT Hoax
15 hari lalu
AirNav Indonesia memastikan kabar adanya pesawat terbang rendah yang jatuh di perairan Bengga Nagekeo yang tersebar luas adalah tidak benar alias hoax
Baca SelengkapnyaVideo Viral Penangkapan Paksa Istri Anggota TNI yang Laporkan Suami Selingkuh, Polda Bali: Hoax
22 hari lalu
Polda Bali buka suara perihal penangkapan paksa istri anggota TNI yang mempunyai anak usia 1,5 tahun dan menyusui di sel tahanan.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati
22 hari lalu
Relawan Jokowi menilai silaturahmi dengan Megawati penting dan strategis dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati
25 hari lalu
Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa.
Baca SelengkapnyaIstana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh
27 hari lalu
Istana meminta maaf karena tak bisa mengakomodasi semua warga yang mengikuti acara open house Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Peru Ogah Mundur Usai Rumahnya Digeledah Perkara Jam Rolex
37 hari lalu
Rumah dan istana Presiden Peru Dina Boluarte digerebek dalam penyelidikan terhadap kepemilikan jam tangan mewah Rolex.
Baca SelengkapnyaBeredar Video Dampak Gempa di Pulau Bawean, BMKG: Hoax
46 hari lalu
BMKG menyatakan bahwa video tersebut bukan dampak dari gempa magnitudo 6,5 di Laut Jawa pada Jumat sore.
Baca SelengkapnyaApresiasi MK Hapus Pidana Berita Bohong, ICJR: Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
46 hari lalu
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pidana berita bohong.
Baca SelengkapnyaDeretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN
53 hari lalu
Bangunan baru di Istana Negara IKN seperti rumah menteri dan istana wakil presiden mendapat kritik. Berikut fakta-faktanya.
Baca SelengkapnyaSederet Kontroversi Ratna Sarumpaet, Terbaru Keluar Pakai Mobil saat Perayaan Nyepi di Bali
56 hari lalu
Ratna Sarumpaet kembali menjadi perbincangan publik lantaran aksinya keluar rumah dengan mobil saat perayaan Nyepi di Bali.
Baca Selengkapnya