Suasana persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragenda mendengarkan keterangan saksi, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 7 Februari 2017. Foto: M Luthfi Rahman/Pool
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI tak perlu mengomentari fenomena yang berkembang pada proses persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan imbauan tersebut dilakukan mengingat adanya kecenderungan keterangan-keterangan di ruang sidang yang kemudian dibawa menjadi isu di luar sidang. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi kontraproduktif dengan upaya pengungkapan fakta.
Hasto mencontohkan fenomena yang tengah berkembang di luar persidangan adalah munculnya isu pengerahan massa, seperti adanya upaya membenturkan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut dia, fenomena itu bertentangan dengan upaya persidangan yang bertujuan menyelesaikan sebuah masalah.
“Karena yang ada justru muncul masalah baru akibat dibawanya isu persidangan menjadi isu di luar persidangan,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Februari 2017.
Hasto berharap agar semua pihak bisa menahan diri dan menghargai jalannya persidangan, termasuk hal yang berkaitan dengan keterangan saksi. Menurut dia, harus ada mekanisme hukum jika memang ada keterangan saksi yang diragukan.
”Yang perlu disadari masing-masing kubu adalah setiap pihak, baik pelapor maupun terlapor, memiliki hak yang sama untuk menghadirkan para saksi,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan polemik yang berkembang sebenarnya bisa diminimalkan dengan peran aktif dari hakim. Menurut dia, hakim berwenang menilai sebuah keterangan atau tindakan di pengadilan sesuai atau tidak sesuai dengan aturan, termasuk jika suatu tindakan dianggap merendahkan wibawa peradilan (contempt of court).
”Jadi, jika ada tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan martabat peradilan, peran hakimlah yang harus diutamakan,” tuturnya.
