Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyampaikan sambutan pada pembukaan Simposium Fishcrime kedua di Yogyakarta, 10 Oktober 2016. Penyelenggaraan Simposium Fishcrime kali ini diikuti 250 peserta dari 46 negara. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO,Bandung – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 30-150 miliar per pulau terluar. Pada 2017, pemerintah menetapkan 12 pulau terluar untuk pembangunan industri perikanan terpadu.
“Supaya punya integrated fishing industry untuk menampung hasil nelayan,” kata Susi saat memberikan kuliah umum di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Jumat, 3 Februari 2017.
Menurut Susi, total ada sekitar 111 pulau terluar di Indonesia yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Situasi di Laut Cina Selatan yang membuat beberapa negara terlibat sengketa pulau menjadi salah satu alasannya. Kasus itu menjadi peringatan bagi Indonesia yang memiliki 17 ribu lebih pulau.
Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bekerja sendirian, melainkan mengajak kerja sama dengan instansi dan kementerian lain. Ke-12 pulau terluar dan daerah itu adalah Sabang, Merauke, Natuna, Saumlaki, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
Selusin lokasi itu berpotensi memiliki hasil laut yang melimpah serta berjarak dekat dengan negara lain sebagai sasaran ekspor.
Menjawab pertanyaan mahasiswi peserta kuliah umum tersebut, Susi menampik pilihan pemrosesan ikan di tengah laut dengan kapal besar. Alasannya, proses pengolahan tangkapan di tengah laut menghasilkan jumlah produksi yang terbatas. “Juga tidak padat karya. Siapa yang punya kapal itu? korporasi. Nanti nelayan yang jadi buruhnya,” ujarnya.
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
4 hari lalu
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
