TEMPO.CO, Kediri - Kiai sepuh Nahdlatul Ulama, Anwar Iskandar, meminta NU mewaspadai upaya pecah belah menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pemerintah diminta adil dalam penegakan hukum kasus Ahok agar tak memicu keributan di akar rumput.

Anwar berujar, upaya memecah belah dan menyeret organisasi NU ke dalam konflik politik praktis sudah sangat kuat. “Di mata NU, keselamatan negara nomor satu,” ucapnya kepada Tempo, Jumat, 3 Februari 2017.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, Ngasinan, Kediri, ini menuturkan upaya mengadu domba melalui isu SARA sudah sangat mengemuka dan mengkhawatirkan. Hal ini tampak dari perseteruan calon Gubernur DKI inkumben, Basuki Tjahaja Purnama, dengan beberapa kelompok umat Islam yang telah melebar ke mana-mana.

Baca:
Wawancara KH Ma'ruf Amin: Kalau Sudah Minta Maaf, Ya Dimaafkan.
NU Purwakarta Imbau Nahdliyin Teladani Sikap KH Ma'ruf Amin

Meski mengaku kecewa dengan sikap dan perilaku Ahok dalam persidangan terhadap Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin yang dianggap tidak pantas, Anwar mengatakan hal itu bukan menjadi pembenar untuk melakukan perlawanan di luar hukum. Karena itu, dia meminta semua badan otonom dan warga NU menahan diri serta tak melakukan tindakan di luar garis koordinasi Pengurus Besar NU. “Asalkan pemerintah tidak tebang pilih, hukum ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Dugaan penyadapan pembicaraan telepon antara Ma’ruf dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti yang disampaikan pengacara Ahok dalam persidangan, harus diusut hingga tuntas. Ini untuk menghindari anggapan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang kerap disebut-sebut diintervensi pemerintah untuk membela salah satu pihak.

Simak pula:
Revisi UU ASN Belum Disentuh, Pemerintah Janji Bereskan Masalah Honorer

Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Blitar Aminudin Fahruda meminta anggotanya di daerah tak berangkat ke Jakarta tanpa koordinasi pengurus. Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya sikap Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Coumas untuk siaga satu membela Ma’ruf.

Menurut Aminudin, ada upaya sejumlah pihak yang sengaja menyeret NU terlibat dalam pusaran konflik politik dalam pemilihan Gubernur DKI. NU, yang sebelumnya berada di tengah, tidak memihak ke kiri atau ke kanan dalam politik praktis, dipaksa terlibat secara kelembagaan. Karena itu, Aminudin meminta warga NU, khususnya kader Ansor dan Banser Kabupaten Blitar, tetap menahan diri. “Indikasi menyeret NU itu sudah terlihat sejak adanya aksi 212 dan sebelumnya,” ujarnya.

Senada dengan Anwar soal penegakan hukum, Aminudin meminta aparat penegak hukum benar-benar independen dan tak diintervensi siapa pun untuk menciptakan keadilan masyarakat. Siapa pun yang salah dalam kasus Ahok, tutur dia, harus mendapat vonis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HARI TRI WASONO

Keterangan:
Terdapatrevisi pada alenia 6 dalam naskah ini pada Sabtu 4 Februari 2017 pukul 07.50 WIB.