Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sedang menjelaskan tentang kronologi Operasi Tangkap Tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang diduga menerima suap dari Saipul Jamil
TEMPO.CO, Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mulai menjerat korporasi yang diduga terlibat tindak pidana dengan menerapkan unsur pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
"Untuk tahun ini, kami akan mencoba khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Apakah bisa diterapkan atau tidak terhadap kerugian yang dilakukan para pengusaha lingkungan hidup," ucap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan di Makassar, Kamis, 2 Februari 2017.
Kendati demikian, lanjut Basaria, pihaknya akan mencoba dulu kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan perusahaan sudah inkracht. Pasalnya, Basaria mengatakan bahwa kebetulan ada perusahaan yang sudah dihukum, tapi tidak dikenakan korporasinya.
Seperti tujuh perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan, yakni PT RPP di Sumatra Selatan (Sumsel), PT BMH di Sumsel, PT RPS di Sumsel, PT LIH di Riau, PT GAP di Kalimantan Tengah (Kalteng), PT MBA di Kalteng, dan PT ASP di Kalteng. "Itulah kita mau coba tahun ini, karena ada perusahaan yang sudah inkracht dan sudah dihukum, tapi tak dikenakan korporasinya," tutur Basaria.
Basaria menjelaskan bahwa sebenarnya Perma (Peraturan MA) yang dikeluarkan tersebut adalah mengenai tata cara penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Sebab masalah korporasi itu sudah ada di Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kami hanya ingin ada persamaan persepsi diantara penegak hukum dalam melaksanakan penindakan terhadap korporasi tersebut," ucap Basaria.
Sejauh ini hanya ada satu kasus korupsi korporasi yang berhasil dibawa ke persidangan yakni korupsi PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
