TEMPO.CO, Bogor - Kompleks Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural, pimpinan Rizieq Shihab, serta Markaz Syariah yang berlokasi di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, merupakan lahan garapan milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, Hak Guna Usaha (HGU) Gunung Mas.
Baca:
Kasus Rizieq di Jabar, dari 'Campur Racun' sampai Soal Tanah
Kasus Palu Arit Rizieq, Polisi Sudah Periksa 5 Saksi
"Pesantren di bawah pimpinan Riziq itu bukan milik Perhutani seperti yang diberitakan sebelumnya, akan tetapi berada di lahan PTPN VIII Gunung Mas," kata Camat Megamendung Hadijana kepada Tempo, Selasa, 1 Februari 2017.
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab, dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI terkait dengan kasus tanah. Rizieq diduga terlibat dalam kasus dugaan penguasaan tanah yang tidak sah. Baca Beritanya di Sini
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan seorang berinisial E melaporkan Rizieq ke Bareskrim pada 19 Januari 2017. "Dilaporkan atas penguasaan tanah yang tidak sah seluas 8,4 hektare di wilayah Megamendung, Cisarua, Bogor," ucap Martin di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.
Hadijana mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh petugas Kecamatan Megamendung, lokasi markaz Syariah yang juga merupakan Pondok pesantern, berada di dua desa yakni desa Kuta dan Sukagalih milik PTPN VIII HGU Gunungmas yang digarap warga. "Status over alih lahan garapan dari warga, dengan luas sekitar 39.665 m2, berada di blok Acret, dan paling luas masuk ke wilayah Desa Kuta," kata dia.
Menurutnya, ambil alih lahan garapan dari warga kepada Riziq itu dilakukan pada 2013 lalu, yang diperkuat dengan surat tanda bukti over alih lahan garapan dari salah seorang warga sekitar bernama Beni. Kesepakatan itu ditandatangani di atas materai yang disaksikan oleh Kepala Desa, Ketua RT, RW dan warga sekitar.
"Dalam kesepakatan over alih lahan garapan tercatat oleh kantor desa, karena Kepala Desanya menandatangani surat itu, kami dari pihak kecamatan tidak punya kewenangan," kata dia.
Camat mengatakan, sepengetahuannya penyerahan over alih lahan garapan tersebut merupakan salah satu CSR dari pihak PTPN VIII, HGU Gunung Mas kepada yayasan atau Ponpes milik Riziq. "Biasanya tanah milik PTPN berstatus HGU yang dijadikan CSR untuk yayasan, ponpes atau pada warga untuk digarap ini merupakan lahan yang sudah tidak produktif dan berada dekat dengan pemukiman," kata dia.
PTPN selain menyerahkan lahan sebagai CSR biasanya juga ada lahan milik PTPN yang dijadikan KSO dengan pihak lain dengan syarat dan perjanjian sesuai kesepakatan, "Lahan milik PTPN yang di CSR atau Kerja Sama Operasi (KSO) kepada pihak ketiga ada batasnya sesuai dengan kesepakatan, " kata dia.
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Megamendung Iwan Relawan mengatakan, berdasarkan informasi, lahan milik PTPN VIII HGB Gunung Mas, yang sebelumnya merupakan lahan eks Perkebunan Cikopo Selatan ada sejumlah lahan garapanya berstatus CSR dan KSO kepada yayasan, pihak ketiga dan perorangan. "Sepengetahun kami bukan hanya lahan garapan milik Habib Riziq yang berdiri di lahan PTPN, namun yayasan dan pihak ketiga lain pun ada yang memanfaatkan lahan itu dengan status CSR atau KSO," kata dia.
Dia mengatakan sejumlah lahan milik PTPN yang menjadi CSR tersebut di antaranya digunakan untuk Yayasan Ponpes Mustafawiyah, Darul Innayah, dan lahan untuk pembangunan Pasar Pasir Muncang.
"Sedangkan lahan milik perkebunan yang di KSO di antarakan kepada JSI untuk lokasi trail/Offroad bahkan KSO untuk Korem yang digunakan untuk latihan perang pekan lalu," kata dia.
M SIDIK PERMANA.
