Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyaksikan teater kebangsaan Tripikala: Tertawa Bersama Megawati dalam perayaan ulang tahun ke-70 Megawati Soekarnoputri di Teater Jakarta, TIM, Jakarta, 23 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta -Penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pembelajaran keras bagi seluruh lembaga negara di Tanah Air.
"Ini adalah pelajaran keras terutama untuk MK dan juga untuk lembaga-lembaga lain agar ke depan lebih mawas diri," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rilis di Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2017.
Menurut Zulkifli Hasan, dirinya sangat terkejut dan sempat tak percaya dengan laporan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Patrialis. Dia berpendapat bahwa Patrialis Akbar yang dikenalnya selama ini adalah sosok yang baik dan pekerja keras.
Untuk itu, Ketua MPR juga mengutarakan harapannya agar pihak keluarga Patrialis Akbar juga bisa tabah dan sabar dalam menghadapi semua ini.
"Saya merasa prihatin dan terkejut lembaga MK 'kena' lagi hakimnya ditangkap KPK. Sebelumnya, mantan Ketua MK Akil Mochtar juga tertangkap KPK," katanya.
Sebelumnya, pengusaha daging sapi impor Basuki Hariman mengakui memberikan uang 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura ke orang dekat hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar bernama Kamaludin.
"Ada (uang) untuk namanya Kamal. Dia temen saya dan juga dekat dengan Pak Patrialis. Saya memberi uang kepada dia (Kamal) karena dia kan dekat dengan Pak Patrialis. Dia minta sama saya, 20 ribu dolar AS itu buat dia umrah," kata Basuki usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat 27 Januari 2017 dini hari.
KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka penerima suap kasus dugaan suap kepada hakim MK terkait dengan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Ia diduga menerima 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman melalui Kamaludin.
KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada hakim MK terkait dengan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
Bamsoet Kembali Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan
1 hari lalu
Bamsoet Kembali Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan
Bambang Soesatyo mendorong agar kualitas pendidikan di Indonesia terus ditingkatkan. Baik melalui perbaikan kurikulum ataupun peningkatan kapabilitas pengajar atau guru.
Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Robotika Indonesia
2 hari lalu
Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Robotika Indonesia
Bambang Soesatyo mengapresiasi diselenggarakannya Kejuaraan Nasional Turnamen Robotika Indonesia 2024 Piala Ketua MPR yang digelar di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Bamsoet Bahas Perubahan Tatib dan Rancangan UU MPR
2 hari lalu
Bamsoet Bahas Perubahan Tatib dan Rancangan UU MPR
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan bahwa rapat pimpinan (Rapim) MPR RI memutuskan untuk menggelar rapat gabungan pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD pada tanggal 30 Mei 2024.
Catatan Ketua MPR: Gotong Royong dan Menghidupi Kewajiban Check and Balances
2 hari lalu
Catatan Ketua MPR: Gotong Royong dan Menghidupi Kewajiban Check and Balances
Ragam persoalan baru yang menjadi tantangan riel, utamanya di sektor ekonomi, terus tereskalasi akibat ketidakpastian global yang berlarut-larut sekarang ini.
Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Jambore Nasional Mercedes-Benz Club Indonesia di Bali
4 hari lalu
Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Jambore Nasional Mercedes-Benz Club Indonesia di Bali
Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Jambore Nasional Mercedes-Benz Club Indonesia ke-19 yang akan berlangsung pada September 2024 di Nusa Dua, Peninsula ITDC Bali
Bamsoet Dorong Peran Swasta dalam Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional
7 hari lalu
Bamsoet Dorong Peran Swasta dalam Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, telah menegaskan dukungannya terhadap peran swasta dalam mengembangkan industri pertahanan dan keamanan nasional.