TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Okky Asokawati mengatakan, pemerintah belum serius menangani gizi buruk di Indonesia. Dirinya sangsi target Indonesia bebas gizi buruk 2019 tercapai. Okky berharap Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di bawah Puan Maharani selaku leading sector harus bisa mempercepat kinerja kementerian/lembaga di bawahnya untuk mewujudkan target itu.

"Sayangnya, hingga dua tahun berjalan, belum ada langkah signifikan untuk mengatasi masalah ini di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Januari 2017.

Baca juga:
Presiden Jokowi 'Babat Alas' Bandara Baru di Kulon Progo
Mahasiswa UII, Jokowi Diminta Patenkan Karya Ilmiah Korban

Sekretaris Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan ini berujar berdasarkan laporan Global Nutrition pada 2016, Indonesia berada di rangking 108 dari 132 negara. Posisi ini jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN seperti Thailand (46), Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88) dan Kamboja (95). Indonesia hanya berada di atas di atas Laos (124) dan Timor Leste (132). "Capain itu sungguh memprihatinkan," ujarnya.

Okky menjelaskan penyebab munculnya gizi buruk cukup kompleks. Mulai dari faktor kemiskinan, edukasi dan budaya. Dari faktor kemiskinan, Okky mengakui jika hal ini memang masalah yang belum tuntas. "Terlebih melambungnya harga pangan akan menambah rentannya gizi buruk muncul di masyarakat," tuturnya.

Sedangkan dari sisi edukasi, pemerintah semestinya memasukkan kurikulum pendidikan yang tidak sekadar mengenalkan anatomi tubuh dan alat reproduksi saja. Tapi, pemerintah dapat memberi pemahaman yang komprehensif soal fungsi dan permasalahan yang muncul di anatomi tubuh khususnya alat reproduksi.

Penyebab lain munculnya gizi buruk, kata Okky, lantaran masih banyaknya anak usia remaja yang telah memiliki anak. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ditargetkan angka remaja yang memiliki anak 38 per 1.000 orang pada 2016. Sayangnya target tersebut meleset karena terdapat 48/1.000 yang memiliki anak. "Bahkan di Kalimantan Barat memiliki angka yang tinggi yakni 108/1.000 remaja," ujarnya.

Okky berharap Pemerintah Daerah juga memasukkan Kesejahteraan Keluarga pada NSPK ( Norma Standar Prosedur Kriteria). "Agar hal ini menjadi perhatian dan political will dari pemerintah," kata dia.

AHMAD FAIZ

Simak:
Jadi Tersangka, Patrialis Akbar: Demi Allah Saya Dizalimi