Tuduhan Penyelundupan Senjata di Sudan, Polri: Itu Janggal

Reporter

Kamis, 26 Januari 2017 19:51 WIB

140 personil pasukan Formed Police Unit (FPU) IV ikuti acara pembaretan di Pantai Teluk Naga, Tangerang, (5/11). Pasukan tersebut yang akan ditugaskan ke Darfur Sudan sebagai misi penjaga perdamaian PBB. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menilai kasus penyelundupan senjata api yang dituduhkan Sudan terhadap Formed Police Unit (FPU) 8, satuan tugas Polri untuk misi perdamaian PBB merupakan kejanggalan. “Sesuatu yang aneh, kenapa barang itu sudah ada di bandara,” kata dia dia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017.

Boy mengatakan seharusnya pasukan FPU sudah harus kembali ke Tanah Air dua hari lalu karena sudah selesai menjalankan tugas dan ada tim yang sudah diberangkatkan. Ia mengatakan setiap barang yang dibawa oleh FPU pasti melalui alat deteksi logam di bandara. Menurut dia, senjata api tersebut sudah ada di dalam bandara kemudian disatukan bersama barang dari kontingen FPU.

Boy menilai hal itu adalah kejanggalan. “Kami perlu cari tahu apa motifnya,” ucapnya. Ia mengklaim selama delapan kali pergantian kontingen FPU, tidak ada masalah. Justru mereka dinilai berprestasi. Menurut dia, tim dari Indonesia mampu beradaptasi dan bekerja sama.


Baca juga:
Patrialis Akbar OTT KPK, Ketua MK: Ya Allah Saya Mohon Ampun
Panglima Yakin Personel Tak Terlibat Penyelundupan Senjata



Boy menuturkan upaya yang dilakukan Polri saat ini adalah mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak terlibat dalam penyelundupan senjata api. Ia mengaku telah bekerja sama dengan PBB, otoritas Sudan, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sudan untuk mengusut kasus penyelundupan senjata api tersebut. “Sebenarnya barang itu milik siapa, kenapa bisa ada di dalam bandara,” kata Boy.

Misi perdamaian United Nations African Mission in Darfur (UNAMID) dimulai sejak 2007 untuk membantu menghentikan kekerasan di wilayah barat Sudan. UNAMID merupakan misi perdamaian terbesar kedua di dunia dengan anggaran US$ 1,35 miliar lengkap dengan 2.000 personel. Namun anggota polisi yang bergabung dalam pasukan misi perdamaian di Sudan tersebut ditahan pada 20 Januari 2017 saat akan meninggalkan Bandara Al Fashir, Darfur, Sudan. Dari bagasi yang diduga milik para anggota Polri tersebut, disita puluhan jenis senjata api.

DANANG FIRMANTO



Advertising
Advertising


Baca juga:
Salah Eja Ikan Tongkol, Pelajar Ini Dapat Sepeda dari Jokowi
Lihat SMS Mesra di HP Istri, Kades Murka Lalu Aniaya Warga
Kasus Rizieq di Jabar, dari 'Campur Racun' sampai Soal Tanah

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

3 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

19 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya