TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan total anggaran yang digunakan AD untuk menjalankan program mencapai Rp 46 triliun. Anggaran Rp 46 triliun di TNI AD merupakan bagian dari total Rp 108 triliun untuk pertahanan.

Angka ini meningkat Rp 1 triliun dari anggaran 2016. "Dengan ada program rapat pimpinan (rapim) ini, kita selalu evaluasi penggunaan anggaran itu," ujar Mulyono saat membuka Rapim TNI AD 2016 di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution Mabes AD, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2017.

Baca: Korupsi Alutsista, Brigjen Teddy Dihukum Seumur Hidup

Rapim itu sendiri diadakan untuk menyamakan persepsi para pimpinan AD dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran 2017. "Kita berharap Rp 46 triliun itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dengan skala prioritas," kata Mulyono.

Baca: Banyak Kecelakaan Udara, Panglima Minta Alutsista Dievaluasi

Salah satu program yang disorot AD pada 2017 adalah pembangunan wilayah pinggiran. Program ini disesuaikan dengan rencana Presiden Joko Widodo.

Mulyono menekankan perlunya situasi aman untuk mendukung program tersebut. "Kami mengantisipasi perkembangan situasi di perbatasan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana militer di sana."

Ada pula rencana pengadaan beberapa jenis alat utama sistem pertahanan (alutsista). Meski tak gamblang menyebut jenis yang dimaksud, Mulyono memprioritaskan pengganti alutsista berusia tua. "Untuk 2017, alutsista ada dua yang memang sedang on going (pengadaan sedang dilakukan) dari rencana strategis pertama," ujar Mulyono.

TNI AD pun tengah gencar membangun satuannya di wilayah. Ada dua Komando Daerah Militer yang baru diresmikan pada Desember 2016. Dua kodam yang pembangunannya baru mencapai 30 persen itu, antara lain Komando Daerah Militer XIII/Merdeka di Sulawesi Utara, dan Kodam XVIII/Kasuari di Papua Barat. "Baik itu pangkalan, maupun pengisian personilnya tetap tahap demi tahap. Setiap tahun anggaran kita akan tingkatkan," ucap jenderal bintang empat itu.

Mulyono menerangkan, TNI mengoptimalkan program pelayanan petani terpadu untuk meningkatkan swasembada pangan. Dia mengaku mendapat saran dari Jokowi terkait penguatan pangan. Program terpadu itu pun dinilai memberi solusi bagi petani yang membutuhkan fasilitas pemanfaatan hasil panen. "Harapannya terkait dengan jumlah sawah dan hasil tanam juga harus lebih meningkat sehingga menguatkan Swasembada pangan," ujar Mulyono.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, saat pembukaan rapim TNI pekan lalu, mengatakan anggaran itu difokuskan untuk penanganan terorisme dan bencana alam. Ryamizard menekankan bahwa penggunaan anggaran itu tak sembarangan. Khususnya soal pembelian alat utama sistem pertahanan.

"Pokoknya kalau ada uang kita beli. (Tapi) pembelian itu penting, enggak ujug-ujug (dadakan) beli begitu. Menhan dan Mabes TNI harus ngumpul (membahasnya)," kata Ryamizard.

Anggaran Rp 108 triliun yang ditetapkan pada Oktober 2016 itu disebut-sebut sebagai angka terbesar untuk bidang pertahanan dalam 12 tahun terakhir.

YOHANES PASKALIS