Lebih Dahsyat Kampanye atau Survei untuk Menangkan Pilkada?  

Reporter

Minggu, 22 Januari 2017 21:03 WIB

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda. Tempo/Rezki A.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik, Hanta Yudha AR, menilai kampanye yang dilakukan pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat memberikan pengaruh besar dibandingkan dengan hasil survei oleh lembaga survei. “Kampanye yang dilakukan pasangan calon kepala daerah dapat mempengaruhi opini masyarakat lebih signifikan untuk memilih pasangan calon tersebut,” kata Hanta dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 21 Januari 2017.

Menurut Hanta, kalau hasil survei lembaga survei hanya menyimpulkan persepsi masyarakat dari penilaian yang diberikan masyarakat sebagai responden dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini masyarakat.

Simak juga:
Bupati Bantul Pertahankan Camat NonMuslim: Sesuai Pancasila
Berkas Perkara Buni Yani Tak Kunjung Lengkap
Paus Fransiskus: Waspada Pemimpin Populis Berwatak Hitler

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia ini menjelaskan, meskipun hasil survei pengaruhnya tidak signifikan, banyak pasangan calon kepala daerah atau tim suksesnya yang menggunakan hasil survei untuk menggiring opini masyarakat.

"Cara seperti itu harus dihindarkan karena penggiringan opini bukan merupakan fungsi sebenarnya dari lembaga survei," katanya. Hanta menegaskan fungsi lembaga survei sebenarnya untuk memetakan kondisi dan memprediksi kemungkinan pilihan masyarakat.

Sementara pengamat politik, Eep Saefulloh Fattah, mengatakan, meskipun hasil survei dari lembaga survei berbeda-beda, hal itu tidak dapat mengubah keputusan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Karena itu, kata dia, lembaga survei harus jujur mengungkap hasil penelitiannya sehingga tidak menimbulkan kontroversi.

Direktur Eksekutif PolMark Reseacrh Center (PRC) Indonesia ini menambahkan, kesimpulan hasil survei yang disampaikan ke publik adalah sesuai data yang diperoleh.

ANTARA

Baca juga:
Cerita Jokowi Jatuh Cinta Busur dan Anak Panah
Menteri KLHK Segera Putuskan Nasib Kebun Binatang Bandung
Beruang Kelaparan, Ridwan Kamil: Kebun Binatang Milik Swasta

Berita terkait

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.

Baca Selengkapnya

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

22 Mei 2017

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

Aher berpesan agar Neneng-Eka menciptakan SDM terdidik dan berkualitas sehingga dapat berpartisipasi dalam hiruk-pikuk industri di Bekasi.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

22 Mei 2017

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

Penyelesaian sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi mengalami perbaikan dibanding pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

27 April 2017

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

Sejumlah lembaga pegiat keberagaman menyebut intoleransi di Yogyakarta semakin menguat.

Baca Selengkapnya

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

27 April 2017

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

Majelis hakim MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

Ketua KPU DIY merekomendasikan agar KPU Kota Yogyakarta segera menetapkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi sebagai wali kota terpilih.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.

Baca Selengkapnya

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

27 April 2017

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu serentak tak ada pengiritan anggaran, justru membengkak 200 persen.

Baca Selengkapnya

MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

26 April 2017

MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna memberikan waktu 60 hari kerja untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

26 April 2017

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

Keputusan tersebut dicakan oleh Ketua MK Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 26 April 2017.

Baca Selengkapnya