Kasus Suap Rp 78 Miliar ke Pejabat Pajak Segera Disidangkan  

Reporter

Jumat, 20 Januari 2017 22:24 WIB

Ramapanicker Rajamohanan Nair diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka penerima suap yakni Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno pada kasus suap terkait upaya penghapusan pajak PT EK Prima. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohan Nair alias Rajesh segera disidangkan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan.

"Dilakukan pelimpahan tahap dua terhadap tersangka RNR (Rajamohan Nair alias Rajesh) dalam perkara dugaan memberikan hadiah atau janji kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan permasalahan pajak PT EKP," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jumat, 20 Januari 2017.

Baca: Pengamat Pajak Heran atas Kasus Suap Pejabat Pajak

Febri menuturkan pelimpahan berkas perkara tahap dua dilakukan Jumat ini. Sedangkan P21 dilakukan pada 18 Januari 2017. Penyidik memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan kepada Rajesh sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. Rencananya, Rajesh bakal diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Rajesh diduga memberikan suap kepada mantan Kepala Sub-Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar Rp 78 miliar. Pemberian suap itu diduga untuk mengurus sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Febri memastikan pelimpahan berkas perkara Rajesh tidak akan menghentikan penyidik KPK untuk mengembangkan perkara ini. Hingga saat ini, kata dia, KPK masih mendalami adanya dugaan keterlibatan pihak lain.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca juga:

Rizieq Belum Pasti Penuhi Panggilan Polisi Terkait Palu-Arit
SBY: Ya Allah Negara Kok Jadi Begini, Juru Fitnah Berkuasa




Advertising
Advertising

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

8 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

9 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

10 jam lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

15 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

18 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

20 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya