KSAU Lama Harap Hadi Lanjutkan Renstra TNI AU

Reporter

Rabu, 18 Januari 2017 18:40 WIB

Presiden Joko Widodo saat melantik Marsekal Madya TNI Hadi Tjahjanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) di Istana Negara, Jakarta, 18 Januari 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan UDara Marsekal Agus Supriatna berharap penggantinya, Marsekal Hadi Tjahjanto, melanjutkan Rencana Strategis (Renstra) TNI AU 2015-2019 yang telah disetujui Mabes TNI. Sebab, kata dia, tidak mudah menyusun renstra tersebut. "Semua stakeholder, personil, ikut membuat rencana strategis itu," ujar Agus usai pelantikan Hadi di Istana Kepresidenan, Rabu, 18 Januari 2017.

Hadi merespon pernyataan Agus dan menyatakan akan mengikutinya. Terkait peremajaan pesawat, misalnya, ia setuju dengan rencana penggantian pesawat tempur F5 dengan pesawat tempur Sukhoi Su-35 Super Flanker buatan Russia atau F-16 buatan Lockheed Martin asal Amerika Serikat.

"Pesawat F5 sudah hampir satu tahun lebih tidak terbang lagi. Nah, penggantinya apa, masih dalam perencanaan," Hadi berujar.

Baca juga:
Desy Ratnasari Angkat Bicara Soal Survei dan Pilkada Jawa Barat
Ravi Bhatia Bicara Hubungannya dengan Ayu Ting Ting


Hadi juga sejalan dengan rencana penambahan radar pertahanan udara. Menurut dia, 20 radar pertahanan udara yang ada saat ini akan ditambah 12 radar lagi sehingga total menjadi 32 radar. "Biar tidak ada bolong-bolong lagi apabila ada pesawat yang melanggar," ujarnya. Adapun contoh lokasi-lokasi yang masih minim radar pertahanan udara, kata Hadi, adalah Nusa Tenggara, Pontianak, dan Jaya Pura.

Sebagai catatan, ada beberapa hal yang menjadi fokus utama Rencana Strategis TNI AU 2015-2019. Pertama, mengganti F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara TNI AU 14, yang diproyeksikan pada dua kandidat utama yaitu Sukhoi Su-35 Super Flanker buatan Rusia, dan F-16 Viper buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat.

Kedua, pemutakhiran armada pesawat angkut berat sekelas C-130 Hercules. Sejauh ini ada dua skuadron udara TNI AU yang mengoperasikan pesawat militer di kelas ini, yaitu Skuadron Udara 31 (Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta), dan Skuadron Udara 32 (Pangkalan Udara Utama TNI AU Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur). Disepakati, yang akan dihadirkan adalah C-130H Hercules.

Ketiga, pemutakhiran pesawat latih jet T-50i dari Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. Rencananya, pesawat latih ini akan dimasukkan ke dalam Skuadron Udara 15 TNI AU, di Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur.

Baca juga:

Redam Berita Hoax, Pemerintah Akan Temui Mark Zuckerberg
Wall Street Melemah Setelah Pernyataan Brexit Theresa May


Keempat, penambahan pesawat latih dasar Grob G-120TP dari Jerman yang dimasukkan ke Skuadron Udara 202, Pangkalan Udara Utama Adi Sucipto, Yogyakarta. Grob G-120TP adalah pengganti AS-202 Bravo

Kelima, penambahan KT-1B Wong Bee, buatan Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. Pesawat terbang mesin turbo piston berbaling-baling ini tergabung ke dalam Skuadron Udara 201 yang juga berlokasi di Yogyakarta.

Renstra ini juga mencantumkan rencana pembelian helikopter angkut berat dan helikopter kepresidenan/VIP yang berbasis Agusta Westland AW-101 Merlin. Diproyeksikan enam unit AW-101 dibeli baru untuk skuadron udara angkut berat dan tiga untuk Skuadron Udara 45 VIP. Belakangan, pembelian ini dikritik karena dirasa tidak perlu dan akan dibatalkan.

ISTMAN MP

Baca juga:

Resmi Menjadi KSAU, Ini Perjalanan Karir Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto Resmi KASAU, Pangkatnya Naik Bintang Empat





Advertising
Advertising

Berita terkait

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

4 hari lalu

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

4 hari lalu

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

4 hari lalu

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga

Baca Selengkapnya

Sederet Orang Dekat Jokowi yang Duduki Jabatan Penting, Terbaru KSAU Tonny Harjono

21 hari lalu

Sederet Orang Dekat Jokowi yang Duduki Jabatan Penting, Terbaru KSAU Tonny Harjono

Jokowi melantik orang dekatnya, Tonny Harjono, sebagai KSAU. Pelantikan itu menambah daftar orang dekat Jokowi yang menduduki jabatan penting.

Baca Selengkapnya

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

26 hari lalu

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

Kapolri Listyo Sigit Prabowo lakukan pengecekan arus mudik untuk persiapan pengamanan mudik lebaran 2024 bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Baca Selengkapnya

Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

30 hari lalu

Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi segera menuntaskan kasus TPPO berkedok ferienjob.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dalam Pusaran Pembangunan IKN Nusantara, Apa Fungsi dan Wewenang Bank Tanah?

36 hari lalu

Badan Bank Tanah dalam Pusaran Pembangunan IKN Nusantara, Apa Fungsi dan Wewenang Bank Tanah?

Surat peringatan Badan Bank Tanah kepada warga di area IKN mendapat sorotan. Apa sebenarnya fungsi dan wewenang Bank Tanah ini?

Baca Selengkapnya

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

39 hari lalu

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

39 hari lalu

Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengakui telah menjalin komunikasi dengan elite politik menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Alasan Hadi Tjahjanto Pastikan Hasil Rekapitulasi Nasional Rampung Hari Ini

39 hari lalu

Alasan Hadi Tjahjanto Pastikan Hasil Rekapitulasi Nasional Rampung Hari Ini

Hadi Tjahjanto menyatakan telah berkomunikasi dengan elite politik menjelang rampungnya hasil rekapitulasi nasional KPU.

Baca Selengkapnya