Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvis berjabat tangan sebelum menandatangani dokumen persetujuan kerja sama pertahanan antara Indonesia-Swedia di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 20 Desember 2016. Persetujuan tersebut untuk memberikan kerangka umum guna mendorong kerja sama bilateral di bidang pertahanan. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan anggaran pertahanan dan TNI tahun ini akan diprioritaskan untuk penanganan terorisme dan bencana alam. Anggaran yang telah ditetapkan Badan Anggaran dan Komisi Pertahanan DPR RI itu sebesar Rp108 triliun.
"Anggaran itu untuk pertahanan negara, untuk menyiapkan (negara) menghadapi teroris dan bencana alam," ujar Ryamizard di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 16 Januari 2017.
Menteri menekankan bahwa penggunaan anggaran itu tak sembarangan. Khususnya soal pembelian alat utama sistem pertahanan.
"Pokoknya kalau ada uang kita beli. (Tapi) pembelian itu penting, enggak ujug-ujug (dadakan) beli begitu. Menhan dan Mabes TNI harus ngumpul (membahasnya)," kata Ryamizard menjelaskan.
Jumlah anggaran yang ditetapkan pada Oktober 2016 lalu itu disebut-sebut sebagai angka terbesar untuk bidang pertahanan dalam 12 tahun terakhir.
Anggota Komisi Pertahanan, Hanafi Rais, pada Oktober 2016 membenarkan bahwa angka awal yang diajukan Kemhan dan TNI sempat ditolak. Anggaran akhirnya disepakati setelah rapat khusus antara antara Panglima TNI, Menhan, dan Menteri Keuangan.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
