Setahun, Korban Crane Jatuh di Mekkah Belum Terima Santunan

Reporter

Senin, 16 Januari 2017 16:37 WIB

Jemaah haji di Masjidil Haram, Mekkah, dengan sejumlah crane. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin membeberkan progres penanganan kasus jatuhnya crane di Masjidil Haram, pada ibadah haji 2015 lalu. Lukman mengatakan pemerintah Arab Saudi mulai mendata korban jatuhnya crane dengan tim yang dipimpin Gubernur Mekkah.

Lukman mengatakan data lengkap korban tersebut akan dijadikan dasar untuk penggunaan dana oleh Kementerian Keuangan setempat. "Meski belum cair, tetapi ada progres," kata Lukman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 16 Januari 2017.

Baca juga:
Tragedi Crane Mekkah: Inilah Penyebab
Korban Crane Roboh Belum Terima Santunan Raja Arab


Pada September 2015, sebanyak 107 jamaah haji tewas dan 238 lainnya terluka setelah sebuah crane jatuh dan menimpa jemaah yang sedang berkumpul di Masjidil Haram di Mekah. Terdapat tujuh warga jemaah haji asal Indonesia yang tewas dalam insiden tersebut.

Pascainsiden tersebut, Raja Salman Bin Abdul Aziz pun memerintahkan keluarga korban dibayar satu juta riyal (Rp 3,6 miliar) sebagai kompensasi. Dia juga memerintahkan pembayaran sebesar 500.000 riyal (Rp 1,8 miliar) bagi korban yang terluka.

Namun, hingga 2016, korban crane roboh di Mekah, belum mendapat santunan yang dijanjikan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Padahal insiden tersebut sudah lebih dari satu tahun berlalu.

ARKHELAUS W

Simak:

Menag Lukman: Jangan Teruskan Sikap Menolak Kedatangan Tokoh
Aspirasi FPI ke Polri, Ancaman PKI hingga Insiden Jawa Barat

Berita terkait

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

6 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

7 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

18 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

19 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

20 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

21 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

24 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

29 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

38 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Juknis Pelaksanaan Pendidikan Widyalaya

39 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Juknis Pelaksanaan Pendidikan Widyalaya

Ditjen Bimas Hindu berupaya menyelesaikan 13 regulasi turunan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan Widyalaya.

Baca Selengkapnya