Soal TNI-Australia, Anggota Komisi I DPR Dilaporkan ke MKD

Reporter

Jumat, 13 Januari 2017 16:51 WIB

TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (Gema MKGR) melaporkan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Charles Honoris ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Gema MKGR melaporkan Charles atas ucapannya yang menganggap sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terhadap militer Australia hanya pencitraan.

Sekretaris Jenderal Gema MKGR Fikri Suadu mengatakan pihaknya tersinggung atas sikap Charles. "Bagi kami, hal tersebut tidak etis untuk disampaikan oleh setiap warga negara, terlebih Charles Honoris sebagai anggota DPR," kata Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2017.

Baca juga:
Isu Ditegur Jokowi di Rapat, Panglima Gatot: Itu Hoax
Menteri Ryamizard Ungkap Sumber Materi Pelatihan Militer Australia

Menurut Fikri, Charles terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang menyatakan anggota DPR wajib mengamalkan Pancasila. Selain itu, ia menilai Charles terindikasi melanggar Peraturan DPR RI Nomer 1/2015 tentang kode etik anggota dewan. "Yang mana anggota DPR tidak boleh menyebarkan prasangka," kata dia.

Ia membawa beberapa bukti berupa cetakan pernyataan Charles di beberapa media. "Seperti ada yang mengatakan TNI lebay, panglima TNI jangan melakukan pencitraan dari kasus ini," kata dia. Selain itu, Fikri juga meminta Charles mengklarifikasi pernyataannya melalui MKD.

Menurut Fikri, pernyataan Panglima TNI dalam memutus kerja sama militer dengan Australia sesuai dengan tugas Sapta Marga TNI untuk menjaga ideologi negara. "Sehingga statemen ini menurut kami sudah cukup pas. Tidak elok kalau ada anggota DPR yang meledek ststement dari panglima," ujar dia.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Charles menyatakan tak pernah menyatakan Panglima TNI berlebihan atau berkomentar 'TNI lebay' terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum serdadu Australia. "Saya tidak pernah berkomentar 'TNI lebay' atau 'Panglima Lebay'," kata Charles.

Sebagai anggota DPR, kata Charles, dirinya akan selalu melaksanakan fungsi dan tugas untuk mengingatkan TNI agar konsisten pada aturan. Ia pun memahami kekesalan Gatot saat Pancasila dilecehkan. "Saya pun merasakan yang sama," kata Charles.

ARKHELAUS W.

Simak pula:
Jokowi Jamu Makan Siang Ketua Muhammadiyah, Ini Menunya
Ini Cara Cegah Dinasti Politik ala Bupati Klaten Terulang





Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

17 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya