Pangdam Wirabuana: Masyarakat Harus Berperan Awasi TKA  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 13 Januari 2017 09:43 WIB

Mahasiswi dari KAMMI melakukan unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan listrik, mencabut PP no 60 tentang penerimaan negara bukan pajak, serta tindakan tegas terhadap tenaga kerja asing ilegal. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Kendari – Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan sikap proaktif dalam mengawasi kehadiran tenaga kerja asing (TKA). Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh warga negara asing yang berada di Indonesia.

”Jumlah aparat kita terbatas, baik itu imigrasi, polisi, maupun instansi berwenang lainnya, sehingga peran serta aktif masyarakat sangat diperlukan,” ujar Agus S.B. kepada wartawan saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertanian di Kabupaten Konawe Utara, Kamis, 12 Januari 2017.

Namun mantan Danrem 152/Babullah tersebut juga mengatakan semua pihak hendaknya lebih bijak menyikapi kehadiran tenaga kerja asing. “Kita harus melihatnya secara komprehensif karena negara ingin meningkatkan devisa negara” ujarnya lagi.

Kehadiran TKA di Indonesia, ucap Agus, merupakan upaya pemerintah untuk mencapai suatu kemajuan, sehingga pemerintah harus lebih berani mengambil sebuah kebijakan, termasuk kebijakan mengenai TKA.

Menurut Agus, masyarakat Sultra tidak perlu khawatir atas keberadaan TKA karena pemerintah telah memperhitungkan segala risiko, yang masih dalam kendali pemerintah.

”TNI juga tetap melakukan kontrol dan pengawasan terhadap keberadaan mereka,” alumnus Akmil 1984 itu menegaskan.

Agus juga berharap masyarakat Sultra tidak percaya terhadap isu ataupun informasi yang tidak jelas sumbernya.

”Jangan percaya informasi-informasi di medsos, jangan gampang terprovokasi dengan informasi-informasi yang menyesatkan,” ucap mantan Wakil Asisten Teritorial Kasad tersebut.

Kehadiran Pangdam VII Wirabuana di Sultra adalah untuk mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran dalam rangkaian kunjungan di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara, seperti di Konawe Selatan untuk panen bibit sapi pada Rabu, 11 Januari 2017; serta penanaman perdana jagung hibrida di Kecamatan Wiwirano, Konawe Utara.



ANTARA



Berita terkait

Cara dan Syarat Kerja Legal bagi Orang Asing di Indonesia

9 hari lalu

Cara dan Syarat Kerja Legal bagi Orang Asing di Indonesia

Ketahui cara dan syarat kerja legal bagi orang asing di Indonesia. Pastikan Anda memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan. Ini ulasannya.

Baca Selengkapnya

TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

3 Februari 2024

TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sonny Keraf, mengkritik bahwa manfaat hilirisasi lebih dirasakan tenaga kerja asing.

Baca Selengkapnya

Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen

25 Januari 2024

Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan Cawapres nomoro urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal dominasi tenaga kerja asing (TKA) di industri hilirisasi

Baca Selengkapnya

7 Fakta Smelter Nikel di Indonesia

3 Januari 2024

7 Fakta Smelter Nikel di Indonesia

Pada 24 Desember 2023, smelter nikel milik PT ITSS meledak dan menewaskan 13 orang. Berikut fakta-fakta smelter nikel di Indonesia.

Baca Selengkapnya

PT IMIP Sebut Jenazah Korban Ledakan Tungku Smelter Sudah Diantar ke Rumah Keluarga

25 Desember 2023

PT IMIP Sebut Jenazah Korban Ledakan Tungku Smelter Sudah Diantar ke Rumah Keluarga

PT IMIP menyatakan jenazah korban ledakan tungku smelter di salah satu tenantnya PT ITSS telah diantarkan ke rumah keluarga korban.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Janji Batasi Tenaga Kerja Asing: Akan Bentuk Satgas Pengawasan

7 Desember 2023

Prabowo-Gibran Janji Batasi Tenaga Kerja Asing: Akan Bentuk Satgas Pengawasan

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji akan batasi tenaga kerja asing. Bentuk Satgas pengawasan.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo Blak-blakan ke Mahasiswa UI Saat Ditanya TKA Cina: Kamu Bisa Gantikan Nggak?

19 September 2023

Ganjar Pranowo Blak-blakan ke Mahasiswa UI Saat Ditanya TKA Cina: Kamu Bisa Gantikan Nggak?

Ganjar Pranowo memberikan respon saat isi kuliah di UI mengenai TKA Cina di Jawa Tengah dari protes warga setempat. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Soal Mandor Bule di IKN, Luhut: Karena Mereka Bekerja Cepat, Kita Harus Belajar

22 Juni 2023

Soal Mandor Bule di IKN, Luhut: Karena Mereka Bekerja Cepat, Kita Harus Belajar

Menteri Luhut blak-blakan soal alasan memilih orang asing atau bule untuk bertindak sebagai pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Pekerja Asing Menjadi Pengawas Proyek IKN, Anggota Dewan: Kita Bisa Kerjakan Sendiri

19 Juni 2023

Luhut Minta Pekerja Asing Menjadi Pengawas Proyek IKN, Anggota Dewan: Kita Bisa Kerjakan Sendiri

Anggota Komisi V DPR RI menolak usulan Menteri Luhut supaya tenaga pengawas pengerjaan proyek IKN diambil dari pekerja asing.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Luhut yang Pakai Mandor Bule di Proyek IKN, Ragukan Pekerja Lokal?

15 Juni 2023

Pro Kontra Luhut yang Pakai Mandor Bule di Proyek IKN, Ragukan Pekerja Lokal?

Luhut jelaskan alasan gunakan mandor Bule di proyek IKN untuk jaga kualitas. Namun, pengamat sebut banyak tenaga lokal yang kompeten.

Baca Selengkapnya