Ilustrasi sawah/ pertanian dan pembangunan perumahan. ANTARA/Aditya Pradana Putra
TEMPO.CO, Solo - Pemerintah Kota Surakarta berencana menghapus kawasan persawahan dari peta perencanaan tata ruang kota. Mereka menganggap pasokan beras dari daerah sekitar sudah mampu menyangga kebutuhan pangan di kota itu.
Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Yulistyanto menyebut terdapat 110 hektar lahan yang masuk dalam peta hijau atau sawah lestari. "Peta tersebut mengacu pada Perda Tata Ruang Wilayah milik Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta," katanya, Kamis 12 Januari 2017.
Peta hijau itu berada di Surakarta wilayah utara, meliputi Kelurahan Sumber, Banyuanyar serta Kadipiro. Lahan pertanian itu sangat kecil jika dibandingkan dengan luas kota yang mencapai 44,4 kilometer persegi.
Meski lahan yang dinyatakan sebagai peta hijau mencapai 110 hektar, Budi menyebut luas persawahan riil di kota itu tidak mencapai jumlah tersebut. "Hanya tinggal 80 hektar," katanya. Penyebabnya, lahan sawah di peta hijau itu banyak dimiliki oleh orang luar kota sehingga tidak tergarap.
Budi mengatakan Pemerintah Kota Surakarta akan mengusulkan untuk menghapus peta hijau dalam perencanaan tata ruang kota. Dia beranggapan bahwa persawahan di kota itu sudah tidak berkembang. "Juga sudah tidak cocok untuk wilayah perkotaan," katanya.
Menurutnya, infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah tidak sebanding dengan panen yang dihasilkan oleh lahan persawahan itu. "Seperti pemerintah tetap harus menyediakan irigasi," katanya. Selain itu, selama ini kebutuhan pangan untuk Kota Surakarta sudah tercukupi dari pasokan kabupaten sekitar.
Penghapusan peta hijau tersebut akan diajukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "Saat ini mereka tengah melakukan revisi Perda Tata Ruang Wilayah," katanya. Jika usul itu disetujui, Pemkot Surakarta juga akan melakukan revisi terhadap perda yang sama.
Dia yakin penghapusan itu bisa memberikan dampak positif untuk pembangunan kota. "Lahan bisa digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif," katanya. Selama ini, pihaknya tidak bisa mengeluarkan izin pengeringan di daerah tersebut meski sawahnya sudah tidak lagi tergarap.
Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Surakarta Weni Ekayanti menyebut sawah di kota itu memang sudah tidak produktif. Saat ini tinggal 146 warga yang tercatat bekerja sebagai petani. "Itu pun mereka menggarap sawah milik orang lain," katanya.
Selain itu, penggarapan sawah di areal tersebut sudah tidak berjalan maksimal. "Setahun hanya dua kali panen," katanya. Para petani juga memilih untuk mencari pekerjaan lain saat musim kemarau.
