Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengeluarkan surat edaran kepada gubernur dan bupati tentang pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 yang meminta seluruh instansi pemerintahan mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Dalam SE Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 itu, Mendikbud juga mewajibkan semua sekolah yang memiliki komputer lebih dari 20 unit dan satu server untuk melaksanakan UNBK," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman, di Surabaya, Rabu, 11 Januari 2017.
Menurut Saiful, semua sekolah wajib mengikuti UNBK, kecuali SLB. SLB tetap menggelar UN manual.
Dia mengatakan surat edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan, bila sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana, dinas pendidikan provinsi dan kota ditunjuk untuk mengikutsertakan siswa sekolah tersebut ke sekolah lain yang memiliki prasarana, yang berada di radius maksimal 5 kilometer.
Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan aplikasi pendalaman di http://spasial.data.kemdikbud.go.id/unbk. Laman itu dapat digunakan untuk melakukan proses pemanfaatan bersama fasilitas komputer sekolah lainnya.
"Untuk pemanfaatan bersama itu, jadwal UN di setiap jenjang berbeda," kata Saiful.
Saiful mengatakan Mendikbud meminta semua dinas pendidikan provinsi dan kota menyiapkan pelaksanaan UNBK maksimal pada 25 Januari.
Menurut Saiful, saat ini pihaknya belum memastikan jumlah sekolah yang ikut UNBK. Meski demikian, dia memastikan jumlah sekolah yang ikut akan mencapai 2600-an. Adapun total SMA/MA/SMK Surabaya yang mengikuti UNBK mencapai 254 lembaga.
Dari jumlah tersebut, ada sembilan sekolah yang menggabung karena belum memiliki akreditasi. "Sembilan puluh persen sekolah sudah siap, kami masih mendata ulang. Untuk anggarannya juga belum pasti, karena memang harus didata dulu," kata Saiful.
