Tersangka Korupsi, Gubernur Nur Alam Pilih Tak Keluar Rumah

Reporter

Selasa, 10 Januari 2017 12:15 WIB

Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara. antaranews.com

TEMPO.CO, Kendari - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengungkapkan curahan hatinya terkait dengan kondisi dan kasus hukum yang kini tengah membelitnya. Hal itu diungkapkan Nur Alam kepada jajaran petinggi Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Nada suara Nur Alam berat, dengan tenang mengungkapkan selama empat bulan tak pernah keluar dari rumah. Nur Alam memperbanyak ibadah dan berdoa di rumah jabatan di Jalan Made Sabara, Mandonga. Selain tekun beribadah, Nur Alam juga introspeksi selama memimpin Sulawesi Tenggara.

Tanggung jawab sebagai pemimpin sebuah provinsi tak cuma soal administrasi pemerintahan. Tapi juga risiko yang harus dipikul apabila terjadi penyimpangan anggaran dan program pemerintahan.

Nur Alam akhirnya keluar menemui publik, salah satunya menghadiri undangan Kepolisian. "Karena rasa cinta saya kepada jajaran Polda Sulawesi Tenggara, akhirnya saya keluar karena kecintaan untuk mengucapkan selamat jalan Kapolda lama dan selamat datang Kapolda baru," kata Nur Alam, Senin malam, 9 Januari 2017, saat acara pisah-sambut Kepala Polda Sulawesi Tenggara Brigjen Agung Sabar Santoso ke Brigjen Andhap Budi Revianto.

Baca juga:
Usut Jejak Skandal Korupsi Nur Alam, KPK Blusukan ke Buton
Gaya Hidup Mewah Sang Gubernur

Nur Alam saat ini tengah menghadapi proses hukum oleh KPK. Akhir Agustus 2016, Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proses perizinan pertambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) yang beroperasi di Kabupaten Bombana. Dalam proses perizinan pertambangan, Nur Alam diduga menerima kick back (imbal balik) atas proses pengurusan izin tersebut.

Nur Alam, mantan Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara tiga periode, bahkan meminta didoakan agar dapat memimpin Sulawesi Tenggara hingga akhir masa jabatannya pada 2018. Nur Alam juga berharap dapat mengikuti seluruh proses hukum yang sementara berjalan.

Nur Alam berpesan agar sinergitas dan koordinasi kepolisian dengan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dapat terjaga dengan baik demi mewujudkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Bumi Anoa ini.

ROSNIAWANTY FIKRI

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Apresiasi Pengadilan Cibinong Tolak Gugatan Nur Alam ke Ahli

13 Desember 2018

KPK Apresiasi Pengadilan Cibinong Tolak Gugatan Nur Alam ke Ahli

Menurut komisioner KPK Laode M. Syarif, gugatan Nur Alam pada ahli lingkungan, Basuki Wasis, memang bersifat aneh.

Baca Selengkapnya

PN Cibinong Bebaskan Dosen IPB Basuki Wasis dari Gugatan Nur Alam

13 Desember 2018

PN Cibinong Bebaskan Dosen IPB Basuki Wasis dari Gugatan Nur Alam

Majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong menerima eksepsi dosen IPB Basuki Wasis dalam putusan sela.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Nur Alam terhadap Saksi Ahli

2 Oktober 2018

KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Nur Alam terhadap Saksi Ahli

Basuki Wasis merupakan ahli lingkungan dan kerusakan yang dihadirkan sebagai saksi ahli dari KPK dalam persidangan Nur Alam.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Koalisi Anti Mafia Tambang Gelar Petisi Bela Ahli Lingkungan IPB

7 Juni 2018

Koalisi Anti Mafia Tambang Gelar Petisi Bela Ahli Lingkungan IPB

Koalisi antimafia tambang mengimbau pegiat antikorupsi mendukung dan bergerak membantu Basuki Wasis.

Baca Selengkapnya

Kronologi Kuasa Hukum Nur Alam Gugat Saksi Ahli KPK

18 April 2018

Kronologi Kuasa Hukum Nur Alam Gugat Saksi Ahli KPK

Saksi ahli KPK Basuki Wasis digugat oleh tim kuasa hukum Nur Alam ke Pengadilan Negeri Cibinong atas tuduhan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Bantuan Hukum untuk Saksi Ahli yang Digugat Nur Alam

18 April 2018

KPK Beri Bantuan Hukum untuk Saksi Ahli yang Digugat Nur Alam

Ahli lingkungan IPB yang menjadi saksi ahli KPK, Basuki Wasis, digugat secara perdata oleh kuasa hukum Nur Alam atas pernyataannya dalam persidangan.

Baca Selengkapnya

Gubernur Sultra Nonaktif Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara

29 Maret 2018

Gubernur Sultra Nonaktif Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam 12 tahun penjar

Baca Selengkapnya