TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pembentukan Badan Siber Nasional masih menunggu finalisasi dan arahan Presiden Joko Widodo. Sebab, hingga kini masih ada pandangan yang berbeda di internal kabinet soal lembaga tersebut.
"Masih ada dua pandangan di internal kabinet yang harus segera disamakan," kata Pramono, Senin, 9 Januari 2017, di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Perbedaan pandangan itu menyangkut apakah badan siber akan berdiri sendiri menjadi Badan Siber Nasional yang disingkat Basinas ataukah menjadi satu dengan Lembaga Sandi Negara.
Perbedaan pandangan itu, kata Pramono, memerlukan arahan dan finalisasi dari Jokowi. Namun, dia mengaku pihaknya telah menyiapkan peraturan presiden dan sudah diajukan ke Jokowi pada Senin. Nantinya, presiden akan memutuskan bentuk badan siber dari dua pandangan tersebut.
Pramono mengatakan tugas, fungsi, dan tujuan pembentukan badan tersebut adalah mengantisipasi perkembangan siber yang amat pesat. Apalagi, persoalan siber kini tidak hanya menimpa negara-negara berkembang, melainkan negara maju, termasuk Amerika Serikat.
Pembentukan Badan Siber Nasional, Pramono melanjutkan, tidak hanya dimaksudkan untuk mengantisipasi berita palsu atau hoax, tapi lebih besar dari itu, yakni menyangkut pertahanan negara. Sebab, persoalan pertahanan bisa muncul dari serangan siber sehingga kehadiran Badan Siber dianggap sangat dibutuhkan.
"Mudah-mudahan dalam waktu-waktu ini segera Badan Siber Nasional ataukah Badan Siber dan Lembaga Sandi Negara segera diputuskan Presiden," kata Pramono.
