TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyarankan pemerintah RI lebih tegas menyampaikan kebijakan, pasca penangguhan kerjasama militer antara TNI dan Angkatan Bersenjata Australia. Kerja sama itu dihentikan sementara setelah TNI menemukan materi latihan militer Australia yang melecehkan Pancasila.
"Pemerintah harus padu menyampaikan kebijakan, agar pesan yang ingin disampaikan Panglima TNI benar-benar tersampaikan," ujar Hikmahanto lewat keterangan tertulisnya, Jumat, 6 Januari 2017.
Pesan Jenderal Gatot Nurmantyo yang dimaksud Hikmahanto, terkait imbauan agar personel milliter, pejabat, maupun lingkungan institusi di Australia tak mengungkit isu sensitif tentang Indonesia. Pesan itu, menurut Hikmahanto, juga mengimbau semua pihak tak merendahkan dan melecehkan tokoh, serta ideologi bangsa.
Menurut Hikmahanto, sikap tegas pemerintah dibutuhkan agar masalah ini tidak dianggap sepele oleh Australia, dan terulang kembali di kemudian hari. "Terlebih lagi soal ideologi bangsa yang dipelesetkan. Bila hal tersebut dilakukan di Indonesia, pelaku akan berhadapan dengan proses hukum," kata Hikmahanto.
Hikmahanto berujar, ketegasan yang ditunjukkan oleh Gatot tak akan menyurutkan hubungan antar Indonesia dan Australia, termasuk dalam bidang Militer. "Ketegasan itu cerminan bila ada kesalahan di satu pihak, maka pihak tersebut harus responsif untuk memperbaikinya agar kepentingan lebih besar terselamatkan."
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah memastikan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia tak terganggu karena kasus tersebut.
"Tidak, ini (kerjasama militer) saja dulu. Ini kan ditunda, kalau tunda kan bisa dilanjutkan lagi kalau selesai masalahnya," ujar Ryamizard di kantornya, kemarin.
