TEMPO.CO, Mataram – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat Muhammad Rum menyatakan penanganan tanggap darurat setelah banjir bandang di Kota Bima, yang seharusnya berakhir 5 Januari 2017, diperpanjang selama 14 hari kerja, hingga Kamis, 19 Januari 2017.

Keputusan tersebut dilakukan untuk penyelesaian sekolah dan puskesmas yang ditargetkan tuntas paling lambat tujuh hari ke depan. Sedangkan pembersihan rumah dan lingkungan paling lambat H-1 akhir tanggap darurat. “Untuk normalisasi sungai dilakukan dengan cara sewa alat berat,” kata Muhammad Rum setelah mengirim laporan kepada Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, Jumat, 6 Januari 2017.

Untuk mewaspadai pengaruh badai tropis yang masih mengancam Bima selama tiga bulan mendatang, Pemerintah Kota Bima diharapkan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan informasi prakiraan cuaca dan sistem penanda dini.

Secara terpisah, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kondisi Kota Bima belum sepenuhnya pulih setelah dua minggu setelah banjir besar. “Masih ada masalah pendidikan, sampah, kesehatan, pengungsi, dan lainnya yang harus diselesaikan,” tuturnya.

Saat ini, kata Sutopo, masih ada 900 pengungsi di sembilan titik pengungsian. Namun sering kali pengungsi fluktuasi. Sutopo mengatakan ada trauma yang masih dialami masyarakat sehingga, setiap terjadi hujan deras, warga kembali ke posko pengungsian.

Adapun Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Dinas Pekerjaan Umum telah selesai membangun jembatan darurat Kodo sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas. Kondisi sungai-sungai dangkal pascabanjir dan mudah meluap kembali jika hujan deras. Selain itu, perlu ada penanganan normalisasi sungai.

Tercatat kerusakan rumah meliputi 229 unit rumah hanyut, 716 unit rusak berat, 739 unit rusak sedang, dan 17.706 unit terendam. Kerusakan fasilitas kesehatan meliputi 63 rusak, terdiri atas 4 unit puskesmas rusak berat, 29 unit pustu rusak berat, 29 unit polindes rusak berat, dan 1 unit labkesda rusak berat. Begitu pula kerusakan fasilitas pendidikan, 27 bangunan rusak, terdiri atas 18 unit SD rusak berat, 5 unit SMP rusak sedang, serta 4 unit SMA/SMK rusak sedang. Sedangkan kerusakan infrastruktur meliputi 9 jembatan rusak, 40 kilometer jalan dalam kota rusak, 5 PDAM rusak berat, dan 1 dam rusak sedang.

Keputusan perpanjangan tanggap darurat ini diambil berdasarkan pertimbangan, antara lain, untuk mempermudah kegiatan pembersihan serta masih terdapatnya permasalahan penanganan pengungsi. Perpanjangan masa tanggap darurat juga akan memberikan kemudahan akses bagi tim cluster untuk memperoleh dukungan bagi penuntasan target masing-masing cluster.

Pada cluster pendidikan, masih ada sekolah yang membutuhkan penanganan khusus. Fasilitas pendidikan masih banyak yang rusak. Sebagian pelajar yang terkena dampak masih mengalami trauma dan belum memiliki perlengkapan sekolah/belajar.

Untuk cluster kebersihan, masalah sampah masih belum dapat dituntaskan. Kondisi drainase dangkal dan tertutup sampah sehingga setiap hujan lebat langsung terjadi genangan. Masih ada kendala daya tampung tempat pembuangan sampah yang sudah tidak cukup mengingat besarnya volume sampah yang dihasilkan akibat banjir bandang.

Untuk cluster kesehatan akan terus melayani masyarakat yang terkena dampak. Sebanyak 3.270 rumah sudah dilakukan kaporisasi dari 15.900 rumah yang terkena dampak.

SUPRIYANTHO KHAFID