TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai tindakan Panglima TNI Jenderal Gatoto Nurmantyo menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah tepat. Sebab, penangguhan itu membuat ADF menjanjikan untuk melakukan investigasi atas penghinaan dasar negara Indonesia, Pancasila.
Pancasila dipelesetkan militer Australia menjadi Pancagila dengan membuat "lima prinsip gila". "Penangguhan kerja sama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigasi atas hal ini," kata Hikmahanto dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, 4 Januari 2017.
Hikmahanto menuturkan penangguhan kerja sama militer antara Indonesia dan Australia dilakukan untuk menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia. Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait dengan masalah Papua. Terakhir, tulisan Pancagila di ruang kepala sekolah yang seolah-olah melecehkan ideologi Pancasila.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasilnya nanti diumumkan.
Menurut Hikmahanto, kemungkinan hasil investigasi adalah kesalahan dilakukan oknum personel militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF. Hal ini diperkuat dengan adanya sikap resmi pemerintah Australia.
Menteri Pertahanan Australia Senator Marise Payne juga meyakinkan Angkatan Darat Australia menganggap ini sebagai permasalahan serius. Ia pun berkomitmen mengembalikan kerja sama antara kedua negara.
"Hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerja sama militer TNI dan ADF," kata Hikmahanto. Ia mengatakan ADF dan pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel militernya.
Hikmahanto berpendapat peristiwa ini menjadi preseden yang baik bagi Indonesia. Ia berharap Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia.
