TEMPO.CO, Klaten – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Klaten pada Jumat, 30 Desember 2016. Informasi yang dihimpun Tempo, rombongan KPK tiba di rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini pada Jumat, pukul 09.00-09.30 WIB.
“Setelah mereka (KPK) masuk, pintu gerbang langsung ditutup. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Seluruh ponsel dikumpulkan dan dimatikan,” kata seorang petugas keamanan di rumah dinas Bupati yang tidak bersedia menyebutkan namanya.
BACA: Ketua KPK Benarkan Penangkapan KPK
Sumber Tempo yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten mengatakan, pagi itu, Sri Hartini masih berada di rumah dinas. “Pukul 08.15, beliau (Sri Hartini) sempat menelepon ajudannya untuk diajak keluar. Tapi sesudah itu tidak ada kabar lagi,” kata sumber itu.
Dari rumah dinas Bupati, sejumlah petugas KPK tampak membawa tiga kardus, satu tas ransel, dan satu tas travel merah. KPK juga menyegel sebuah mobil Toyota Innova berpelat merah dengan nomor polisi AD-100-C, yang diparkir di halaman rumah dinas Bupati. Sejumlah sumber menyebut itu mobil operasional di rumah dinas Bupati.
Sekitar pukul 13.00 WIB, lima mobil yang ditumpangi rombongan petugas KPK meninggalkan rumah dinas Bupati. Selain Sri Hartini, diduga ada empat orang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang turut ditangkap KPK. Hingga kini belum ada informasi resmi ihwal siapa saja empat orang tersebut.
Setelah meninggalkan rumah dinas Bupati, KPK kemudian menyegel ruang kerja Bupati; ruang kerja Sekretaris Daerah Klaten Jaka Sawaldi; ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Klaten Sartiyasto; dan ruang kerja Kepala Bidang Mutasi BKD Klaten Slamet.
Jaka Sawaldi mengaku tidak tahu ihwal operasi tangkap tangan KPK terhadap Sri Hartini. “Saya tahunya juga dari teman-teman wartawan. Sampai sekarang saya belum tahu persis siapa saja yang tertangkap, siapa saja yang terkena,” kata Jaka saat ditemui di kompleks Pemkab Klaten.
Jaka menambahkan, Sri Hartini dijadwalkan melantik dan mengukuhkan Susunan Organisasi Tata Kerja baru pada Jumat malam. Ihwal dugaan operasi tangkap tangan Sri Hartini berkaitan dengan adanya setoran uang dari sebagian PNS terkait dengan promosi jabatan, Jaka mengaku tidak tahu. “Soal itu kami serahkan sepenuhnya kepada proses yang sedang berjalan,” kata Jaka.
Menurut Kepala BKD Klaten Sartiyasto, ada sekitar 800 pejabat struktural yang akan dikukuhkan, dilantik, dan diambil sumpah janjinya pada Jumat malam. “Tapi bagaimana nanti saya nunggu perkembangan saja. Iya, ruangan saya dan ruangan Pak Slamet (Kepala Bidang Mutasi) yang disegel,” kata Sartiyasto.
DINDA LEO LISTY
Berita terkait
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
13 menit lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
55 menit lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
6 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
9 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
21 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya