TEMPO.CO,Dompu – Mulai tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, berencana membangun secara bertahap dua unit tower sebagai pusat instansi pemerintah.
“Keinginan membangun tower tersebut sudah direncanakan beberapa tahun sebelumnya. Sebenarnya bukan keinginan semata, melainkan kebutuhan,” ujar Bupati Dompu H Bambang M. Yasin setelah membuka lomba desain tenun, di Paruga Samakai, Selasa malam, 20 Desember 2016.
Alasan dibangunnya tower adalah adanya kebutuhan akan ruang-ruang kerja yang memadai cukup mendesak. “Hal itu perlu dilakukan supaya aktivitas para pegawai bisa diperbaiki,” katanya.
Saat ini para pegawai berjejal di ruangan lantaran kondisi meja dan kursi tidak memadai lagi. Hal tersebut, menurut Bupati, sangat berpengaruh langsung terhadap produktivitas pegawai.
“Jangan karena faktor gedung atau ruangan mengakibatkan produktivitas pegawai menurun, pada akhirnya merugikan masyarakat,” ucap Bambang. “Insya Allah tahun anggaran 2017 kita akan bangun secara bertahap.”
Saat ditanya sumber anggaran pembangunan tower, Bambang menjawab dana yang digunakan berasal dari dana APBD.
Menurut dia, beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah membatalkan rencana Pemerintah Kabupaten Dompu untuk berutang dana Rp 100 miliar kepada lembaga perbankan guna membangun tower.
Pembatalan itu, ujar Bambang, didasari pertimbangan bahwa masa jabatannya tinggal empat tahun, dan ditakutkan angsuran terhadap pinjaman akan terlalu berat kalau dibagi per tahun anggaran. “Menkeu khawatir angsuran yang besar menjadi beban APBD.”
Menurut dia, ada hal lain yang tidak bisa disampaikan ke publik. “Kedua, ada hal lain yang tidak bisa saya sampaikan di sini,” ucapnya.
Walaupun Menkeu tidak merestui utang Rp 100 miliar, Pemkab Dompu tetap membangun tower dari dana APBD Dompu. Untuk itu, pembangunannya dilakukan secara bertahap.
