Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta ihwal gempa yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, 7 Desember 2016. Aditya/Tempo
TEMPO.CO, Jakarta - Status pelaksanaan ujian nasional (UN) kembali dirapatkan di Istana Kepresidenan hari ini, Senin, 19 Desember 2016. Belum bisa dipastikan apakah moratorium UN bakal diputuskan hari ini.
"Siang ini melanjutkan pembahasan soal pelaksanaan UN," ujar Presiden Joko Widodo singkat saat membuka rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
Wacana moratorium UN sempat dirapatkan di Istana Kepresidenan dua pekan lalu. Dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa UN perlu dimoratorium.
Ketika itu, Muhadjir menyampaikan alasannya karena UN terbukti tidak efektif dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, kata dia, membuat kegiatan belajar-mengajar di sekolah hanya diprioritaskan pada mata pelajaran yang diujikan di UN.
Wacana moratorium itu belum mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo karena adanya penolakan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut JK, UN perlu dipertahankan karena sebagai standardisasi kualitas pelajar Indonesia. Tanpa UN, kata dia, sulit mengukur hal tersebut.
Pekan lalu, kata Muhadjir, dia telah menyampaikan alternatif pengganti UN kepada Presiden Jokowi. Alternatif yang ditawarkan itu sudah mengakomodasi pandangan JK. Dia pun berharap dalam waktu dekat moratorium UN bisa dilaksanakan.
Apabila moratorium UN ditolak, UN akan digelar sekitar April atau Mei 2017. Namun ada kekhawatiran dari guru hal itu sulit terlaksana karena tender pelaksanaan UN belum digelar hingga Desember, padahal seharusnya sudah dilakukan sejak Oktober.
