Ini 4 Masalah yang Dirisaukan Menteri Tjahjo Kumolo  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Senin, 19 Desember 2016 14:04 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, meski sudah 71 tahun merdeka, Indonesia masih memiliki permasalahan yang belum tuntas diselesaikan. Setidaknya ada empat persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini. “Yaitu kesenjangan, korupsi, terorisme, dan narkoba,” kata Tjahjo di Universitas Negeri Jakarta, Senin, 19 Desember 2016.

Menurut Tjahjo, persoalan kesenjangan masih berkutat pada kebutuhan pokok masyarakat, yakni pangan dan perumahan. Di depan mahasiswa, Tjahjo menyebutkan kondisi pangan Indonesia masih bergantung pada impor. Meski sebagai negara agraris, kebutuhan garam dan jagung Indonesia masih mengandalkan negara lain. Begitu pula perumahan, Tjahjo mengatakan masih banyak warga negara Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal layak.

Thahjo mengatakan pemberantasan korupsi tak hanya bisa diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Memberantas korupsi perlu komitmen bersama,” ujarnya. Begitu pula persoalan terorisme dan radikalisme. Tjahjo menilai langkah yang paling bisa dilakukan adalah mengeratkan persaudaraan di antara suku, agama, dan keberagaman bangsa.

Ancaman radikalisme, kata Tjahjo, bisa datang dari negara-negara tetangga. Negara-negara sahabat bisa juga menjadi ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk masalah narkoba, Tjahjo mengatakan, ada sekitar 40-50 orang per tahun di Indonesia meninggal lantaran narkoba.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari Nusantara di Lembata, Nusa Tenggara Timur, Tjahjo mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan. Kepulauan itu terdiri atas berbagai suku, golongan, bahasa, dan agama. Mereka, kata Tjahjo, disatukan dalam NKRI. "Melalui hari bersejarah bagi Nusantara ini, mari gelorakan kembali semangat persatuan Indonesia yang berwawasan Nusantara," kata Tjahjo pada Selasa, 13 Desember 2016.

DANANG FIRMANTO


Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

4 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

7 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

45 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

51 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

59 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya