TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif mengatakan banyak laporan terhadap pungutan liar yang berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut dia, hampir semua kementerian dan lembaga memperoleh laporan pungli. “Banyak. Hampir semuanya ada,” kata Laode dalam kegiatan sosialisasi budaya anti-pungli di kawasan Monas, Jakarta, Ahad, 18 Desember 2016.
Laode menuturkan, selama ini tim satuan tugas saber pungli sudah bekerja sama dengan baik bersama kementerian dan lembaga. Selain itu, kata dia, antara Polri dan KPK juga kerap berbagi informasi mengenai pungli.
Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan ada 17.600 laporan yang masuk. Laporan tersebut tidak hanya masuk ke satgas saber pungli yang merupakan pusatnya, tapi juga ke kementerian atau lembaga yang memiliki unit pemberantasan pungli.
Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar bahwa tugas pembersihan pungli tidak dibebankan pada satgas. “Tapi masyarakat turut serta aktif untuk melapor ketika mereka menemui pungli di wilayah masing-masing. Dan, ini sudah berhasil,” kata Wiranto.
Selain itu, satgas saber sejauh ini sudah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 22 kasus. Wiranto berujar, jumlah tersebut tidaklah sedikit. Karena itu, pihaknya akan terus mengevaluasi dan melakukan gerakan tersembunyi dari laporan masyarakat untuk dapat melakukan operasi tangkap tangan kasus pungli lainnya.
Wiranto juga mengharap dukungan penuh masyarakat dan kementerian untuk bersama-sama menyapu bersih pungli dari Indonesia. Sebab, ada sejumlah manfaat yang dapat dirasakan jika hal itu terlaksana. “Membantu peningkatan pendapatan masyarakat, membantu investasi masuk dengan mudah, membantu masyarakat yang pendapatannya pas-pasan tidak digerogoti lagi dengan pungli. Dan itu merupakan embrio disiplin nasional,” ujarnya.
