Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya, M.Scdi dalam acara konvensi iklim. istimerwa
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan dukungan swasta dinilai sangat penting dalam program Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF). Hal ini diungkapkan Siti setelah mendampingi pertemuan Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme, Erik Solheim, dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"TLFF menjadi bagian yang penting karena international support itu paling efektif kalau dikaitkan dengan private activities menjadi private companies," kata Siti, Rabu, 14 Desember 2016, di kantor wakil presiden, Jakarta.
Siti menambahkan, dukungan swasta itu, baik dari dalam negeri maupun internasional, menjadi semakin penting melihat perizinan di kawasan hutan yang dikelola swasta sudah mencapai sekitar 34 juta hektare. Ini termasuk pengelolaan lahan gambut sekitar 9 juta hektare. Siti mengatakan pentingnya dukungan swasta itu juga didukung UNEP.
"Karena itu, saya memahami pembicaraan Erik dengan Wapres tadi bahwa private companies support, nasional dan internasional, menjadi sangat penting," kata Siti.
Erik mengatakan pihaknya optimistis program TLFF di Indonesia bisa berjalan dengan baik. "Saya sangat percaya diri karena ada keinginan dari Presiden dan Wakil Presiden. Mereka ingin mengimplementasikan ini," kata Erik.
TLFF adalah program pendanaan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup. Pendanaan ini bertujuan meningkatkan produktivitas petani, restorasi lahan, serta pembangunan energi terbarukan.
"TLFF akan fokus ke pendanaan murah dan jangka panjang supaya mengurangi dampak samping kerusakan hutan," kata Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Dewan Pengarah TLFF, pada akhir Oktober lalu.
TLFF nantinya akan memberikan pinjaman dengan tenor 15 tahun kepada petani kecil. Dana bersumber dari hibah swasta US$ 100 juta (sekitar Rp 1,3 triliun) dan pendanaan komersial US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun.
Adapun lembaga yang terlibat, yaitu lembaga pinjaman BNP Paribas, pengelola investasi ADM Capital, lembaga penelitian wanatani International Centre for Research in Agroforestry(ICRAF), dan penasihat untuk lingkungan global atau United Nations Environment Programme (UNEP).
12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
7 hari lalu
12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.
