TEMPO.CO, Jakarta - Kesibukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meningkat dalam mendekati aksi unjuk rasa 2 Desember lalu. Ia memimpin rapat-rapat khusus untuk memastikan keamanan negeri ini terjamin saat Aksi Bela Islam III itu berlangsung.

Ketika Tempo menemui Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk sebuah wawancara khusus pada Selasa, 29 November 2016, mantan Panglima ABRI itu baru selesai menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. “Pemerintah ingin membuat masyarakat aman dan tenteram,” ujar pria 69 tahun ini.

Wiranto mengatakan pemerintah sudah mengantisipasi ancaman, seperti terorisme dan makar, yang bisa muncul saat demonstrasi. Pemerintah, ujar dia, bertekad mengatasi bahaya itu tanpa menimbulkan kekacauan atau ketakutan di masyarakat. Ia juga bicara soal hal yang bisa menghentikan aksi demonstrasi yang sudah berlangsung tiga kali sejak dimulai pada Oktober lalu.

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Presiden Joko Widodo belakangan harus bersafari ke markas militer dan mengundang ketua umum parpol makan siang di Istana Negara. Apa yang hendak dicapai Presiden?

Langkah itu dilakukan agar kebersamaan kita sebagai bangsa tetap utuh, sehingga bisa melanjutkan pembangunan tanpa ada gangguan-gangguan internal. Komunikasi dilakukan supaya tidak genting. Jangan sudah genting baru melaksanakan itu. Sebenarnya, tanpa ada demonstrasi pun, kami berkomunikasi, cuma tak terekspos karena tak ada sesuatu yang spesial. Lalu, karena ada unjuk rasa, semuanya dikait-kaitkan, seolah-olah sedang genting.

Apa hasil konsolidasi yang dilakukan pemerintah?

Saya kira bagus. Terbukti setidaknya aksi berubah dari unjuk kekuatan di jalanan menjadi aksi ibadah gelar sajadah.

Sampai kapan demonstrasi ini akan terus terjadi?

Yang bisa menghentikan ini adalah kesadaran masyarakat. Sikap pemerintah sudah jelas terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahwa perlu langkah-langkah hukum yang transparan, tegas, tanpa intervensi, dan seadil-adilnya. Sikap ini bahkan dinyatakan langsung oleh Presiden Jokowi. Kami membutuhkan kepercayaan rakyat terhadap aksi pemerintah menyelesaikan kasus penistaan agama itu. Selama belum percaya, unjuk rasa akan terus berlangsung.

TIM TEMPO