Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berada diatas mobil komando saat melakukan long march dikawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, 4 November 2016. Dalam aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mereka menuntut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Surakarta - Meski Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah meminta umat Islam agar tidak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi 2 Desember, kelompok yang menamakan diri Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) tetap berencana memberangkatkan massa untuk mengikuti demo pada 2 Desember 2016.
“Kami siap mengirim massa yang lebih besar dibanding aksi pada awal November kemarin,” ujar anggota, Divisi Advokasi DSKS, Endro Sudarsono, Selasa, 29 November 2016.
Dia menjelaskan, peserta aksi akan diberangkatkan dengan 25 bus. Rombongan itu akan berangkat sehari sebelum aksi. "Kami harapkan bisa sampai Jakarta pada pagi hari," kata Endro.
Peserta berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Laskar Umat Islam Surakarta, Jamaah Anshorus Syariah, serta Hisbullah. "Jumlah yang ikut lebih dari seribu orang," tuturnya. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding peserta aksi pada 4 November lalu. Saat itu, peserta hanya diberangkatkan dengan sebelas bus.
Rombongan akan berangkat dari Sekretariat DSKS di Kelurahan Pajang. "Kami akan berangkat pada Kamis," ucapnya. Rencananya, mereka akan langsung pulang ke Surakarta setelah aksi selesai.
Endro mengaku sempat kesulitan mencari bus untuk mengangkut peserta aksi. "Kami harap tidak ada kesulitan lagi setelah aksi ini mendapat izin dari polisi," katanya.
Adapun tuntutan yang akan dibawa dalam aksi itu akan merujuk pada tuntutan Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). "Pada intinya, kami menuntut agar Ahok ditahan," ujarnya.
