TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan tak memiliki keterkaitan dengan rencana unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Solahudin Ayubi, melarang kelompok masyarakat yang tetap berdemonstrasi menggunakan atribut atau simbol MUI.

Solahudin menegaskan kelompok yang menamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI bukan bagian dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. "Tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara Dewan Pimpinan MUI dan GNPF MUI," kata Solahudin di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 22 November 2016.

Baca: Jokowi Diminta tak Kompromi dengan Kelompok Intoleran

MUI, kata Solahudin, mengharapkan masyarakat tak berunjuk rasa turun ke jalan dalam menyalurkan aspirasi. MUI menganggap lebih baik aspirasi diperjuangan melalui musyawarah dengan pengambil kebijakan, seperti aparat keamanan dan penegak hukum.

Solahudin menambahkan masyarakat sebaiknya menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi. "Lebih efektif dan memberikan citra positif demokrasi di Indonesia," kata dia.

Baca: Aksi Bela Islam Dinilai Tak Jelas, Busyro: Buat Apa Diikuti

Sejumlah kalangan menyerukan tak dilakukannya demonstrasi pada 2 Desember 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Dewan Masjid Indonesia mengingatkan para pengunjuk rasa agar tak menggelar salat Jumat di Jalan Thamrin, Jakarta. "Kalau di jalan raya, mengganggu ketertiban," kata Kalla.

Baca: Aksi 2 Desember JK Larang Pendemo Salat Jumat di Jalan

KURNIA RIZKI HANJANI | PRU