TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera merampungkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah. Rencananya peraturan ini akan selesai pada awal 2017.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan. Namun, ia menyayangkan karena negara tidak memiliki tanah. “Kami sedang membangun, tapi negara tidak punya tanah. Mau bikin kawasan industri tidak punya tanah. (Karena itu) bank tanah akan kita lahirkan,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Kamis, 17 November 2016.
Baca: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Segera Bentuk Bank Tanah
Menurut Sofyan, banyak bank tanah yang dikuasai oleh perusahaan properti swasta. Ia berharap dengan adanya lembaga bank tanah, pemerintah bisa secara otomatis dapat mengontrol harga tanah sehingga masyarakat kecil bisa memiliki akses untuk membeli rumah dengan harga terjangkau.
Tenaga Ahli Menteri Himawan Arief Sugoto menambahkan, Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah juga dibutuhkan untuk menjamin kesediaan tanah pada program nasional pemerintah. Selain itu, keberadaan bank tanah juga dapat mengendalikan fluktuasi harga tanah di pasar dan pengendalian kekuasaan.
“Banyak pelaku usaha yang menguasai tanah sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak memiliki aset," ujar Himawan. "Bank tanah menyeimbangkan sehingga mereka juga bisa menguasai aset."
Himawan menyorot bagaimana kondisi kenaikan harga rumah di Indonesia yang saat ini telah mencapai kisaran 200 persen setahun. Intervensi pasar yang dilakukan pemerintah dengan menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga rendah juga belum mampu mendorong daya beli masyarakat sehingga banyak yang kesulitan memiliki rumah.
Pemerintah, kata Himawan, tidak bisa mengendalikan harga konstruksi. Dari posisi suplai yang bisa dipastikan adalah harga tanah. "Bank tanah diperlukan untuk mengendalikan harga tanah, sehingga harga rumah lebih baik,” ucap mantan Direktur Utama Perum Perumnas tersebut.
Bank tanah nantinya akan menginventarisasi lahan-lahan milik pemerintah pusat dan daerah yang tidak terpakai. Pemerintah juga akan mengidentifikasi tanah yang telah berubah peruntukannya seperti tanah perkebunan yang telah beralih fungsi menjadi permukiman ataupun tanah Hak Guna Bangunan/Hak Guna usaha yang telah berubah fungsi.
MAYA AYU PUSPITASARI
Berita terkait
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara
6 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
6 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaNirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib
7 hari lalu
RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah
Baca SelengkapnyaNirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya
8 hari lalu
PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
8 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART
8 hari lalu
Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya
Baca SelengkapnyaRapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah
39 hari lalu
Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen
56 hari lalu
AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.
Baca SelengkapnyaCerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..
57 hari lalu
AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaDiberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi
57 hari lalu
AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.
Baca Selengkapnya