Aktivis BEM SI meneriakkan slogan dalam aksi demonstrasi peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di depan Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan memberi tahu Markas Besar Kepolisian RI tentang rencana demonstrasi yang akan digelar organisasinya pada 25 November 2016. Unjuk rasa akan berjalan bersamaan dengan rencana Aksi Damai III.
"Ini bukan persoalan agama, ini soal arogansi kekuasaan," ucap Said di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2016. Dia berencana mengarahkan 1,7 juta anggota KSPI dalam unjuk rasa nanti. Buruh di luar KSPI pun akan ikut dalam aksi itu.
Ia berujar, KSPI sudah menyatakan sikap untuk bergabung dalam demonstrasi 25 November mendatang. KSPI berencana “menduduki” Istana Negara, meminta kebijakan pemerintah menaikkan upah buruh. Selain itu, mereka mendukung Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. "Kalau Ahok tidak resmi dijadikan tersangka, kami bergerak," tuturnya.
Said menganggap proses hukum terhadap Ahok berlangsung lama karena dilindungi pemerintah. Ia menuturkan saling melindungi itu terjadi akibat ulah pemilik modal yang melindungi Ahok. "Karena Ahok adalah simbol arogansi kekuasaan yang dilindungi kaum pemilik modal."
Menurut dia, demonstrasi yang akan berlangsung bersamaan dengan unjuk rasa menentang Ahok itu bukan aksi soal agama. Unjuk rasa KSPI bertujuan meminta pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan menaikkan upah buruh.
Said mengatakan demonstrasi juga akan diikuti buruh dari luar Jabodetabek. "Mereka akan dikerahkan ke kantor gubernur dan perusahaan industri.” Rencananya, mereka akan mogok nasional dan berhenti berproduksi.
