Masa aksi demonstrasi mulai nampak datang di Masjid Al Ishlah, yang tak jauh dari Kantor DPP FPI, di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 3 November 2016. Tempo/Egi Adyatama
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengimbau mahasiswa dan dosen agar tidak terlibat langsung dalam unjuk rasa 4 November 2016 di Jakarta. Civitas akademika juga dilarang mengatasnamakan dan membawa properti atau atribut perguruan tinggi serta tidak meninggalkan kewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Imbauan dan larangan itu tercantum dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Intan Ahmad.
Surat bertanggal 2 November 2016 itu mengenai imbauan mengenai unjuk rasa 4 November 2016. Surat ditujukan kepada pemimpin perguruan tinggi di seluruh Indonesia. “Benar, ada surat itu,” kata Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran Arry Bainus, Kamis, 3 November 2016.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Bermawi Priyatna Iskandar, juga mengakui adanya surat itu. ”ITB belum terima, tapi menurut info dari Majelis Wali Amanat itu surat resmi dari Dirjen Belmawa.” ITB akan menyebarluaskannya ke seluruh civitas akademika setelah menerimanya.
Surat itu ditulis untuk menindaklanjuti imbauan Presiden Republik Indonesia perihal unjuk rasa 4 November 2016 agar pelaksanaannya tidak memaksakan kehendak, merusak, atau anarkistis. Imbauan dan larangan kepada civitas akademika dalam surat itu berdasarkan pertimbangan bahwa setiap warga negara memiliki hak dasar dalam hal kebebasan berpikir dan bersikap, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan UUD 1945.
Sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, Presiden mengimbau, setiap perguruan tinggi perlu menempatkan diri sebagai institusi aktif yang netral dan non-partisan dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan di setiap kelompok, golongan, atau kekuatan politik yang ada di masyarakat.
Diharapkan agar pemimpin perguruan tinggi bersama seluruh civitas akademika dapat tetap menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik dan menjaga budaya akademik agar tetap kondusif, sebagaimana amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
